REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sampai hari ini, Selasa (1/9), sudah 500 relawan uji klinis fase ketiga vaksin Covid-19 menjalani penyuntikan. Artinya, sudah sepertiga dari total 1.620 relawan uji klinis calon vaksin hasil kerja sama Bio Farma dan Sinovac yang sudah disuntik.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menjelaskan, pihaknya telah merampungkan peta jalan pengembangan vaksin agar produk yang dihasilkan nanti memenuhi persyaratan data pre-klinik, klinik, hingga jaminan mutunya. Melalui peta jalan yang sudah diserahkan kepada Menristek Bambang Brodjonegoro ini, Penny berharap produksi vaksin Covid-19 bisa dimulai awal 2021.
"BPOM akan terus melakukan pengawalan, regulatory dalam pengembangan vaksin. Kita sudah memulai dengan penyusunan pemberian persetujuan protokol uji klinik, nanti kemudian kita kawal dalam pelaksanaannya," kata Penny dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (1/9).
Setelah proses uji klinik tahap ketiga rampung, BPOM akan memberikan izin masa darurat atau 'emergency use authorization' kepada Bio Farma dan Sinovac selaku produsen untuk menjalankan masa produksi dan transfer teknologi.
Per 28 Agustus 2020, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sudah ada 33 kandidat vaksin yang dikembangkan berbagai negara di dunia sudah masuk tahap uji klinik. Selain itu, ada 143 kandidat vaksin yang masuk tahap pre-klinik.
"Indonesia memiliki 2 jalur pengembangan vaksin, pertama kita terus kembangkan vaksin merah putih yang dikembangkan Kemenristek dan Eijkman," ujar Penny.
Seperti diketahui, vaksin yang akan diproduksi Bio Farma bersama Sinovac dari China hanya satu dari sejumlah calon vaksin yang akan beredar di Tanah Air. Selain melakukan pendampingan riset terhadap calon vaksin versi Sinovac-Bio Farma, BPOM juga melakukan pendampingan riset untuk calon vaksin yang dikerjasamakan oleh Kalbe Farma dengan Sinopharm dan Group42 dari Uni Emirat Arab (UEA).
"Dan juga beberapa komunikasi dengan negara lain yang sudah memulai tahapan pengembangan selanjutnya," kata Penny.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan bahwa seluruh negara di dunia sedang bahu-membahu dalam menemukan vaksin yang efektif untuk memunculkan antibodi terhadap Covid-19. Apalagi, ujarnya, WHO melarang adanya vaccine nationalism oleh suatu negara dalam mengembangkan vaksinnya sendiri.
"Yang dimaksud vaccine nationalism adalah pengembangan vaksin yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan nasional atau satu negara saja, karena WHO menetapkan bahwa vaksin covid19 adalah public goods atau barang umum milik publik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika