REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Forum Kepala Sekolah DKI Jakarta Suparno Sastro menanggapi positif rencana bantuan atau subsidi kuota internet yang akan diberikan pemerintah pada guru dan siswa. Suparno memandang rencana ini menjadi salah satu jawaban atas tantangan menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Suparno mengatakan siswa dan guru sama-sama kewalahan ketika PJJ dilakukan karena tanpa persiapan dan kajian sebelumnya. Baik guru dan siswa sama-sama pertama kali melakukan PJJ hingga baru ketahuan masalahnya belakangan. Salah satunya ialah keluhan untuk membeli kuota internet di saat melonjaknya harga kebutuhan lain.

"Program ini tentu menjadi jawaban atas perlunya perhatian pemerintah tentang mahalnya biaya kuota internet karena PJJ," kata Suparno pada Republika.co.id, Senin (31/8).

Bantuan kuota memang baru menyelesaikan satu masalah penyelenggaraan PJJ. Sedangkan masalah seperti siswa yang tak punya gadget memadai atau terbatasnya sinyal masih terus diusahakan jalan keluarnya.

"Harapannya PJJ bisa berjalan lebih lancar karena siswa yang memiliki gadget tak perlu memikirkan kuota lagi saat PJJ," ujar Suparno.

Suparno menyebut pendaftaran bantuan kuota dari pemerintah diperpanjang hingga 7 September. Penerima bantuan ialah semua guru dan siswa yang nomor ponselnya dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Rencananya, Kemendikbud akan membagikan bantuan kuota selama PJJ dari September-Desember 2020. "Karena berbasis Dapodik, maka seluruh nomor hp siswa kita update di Dapodik, begitu juga guru," ucap Suparno.

Setiap siswa nantinya mendapat kuota internet gratis 35 GB dan guru 42 GB per bulannya. Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp 8,9 triliun untuk merealisasikannya. "Rasanya (jatah bantuan kuota) cukup untuk kebutuhan PJJ," sebut Suparno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika