REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X (Pendidikan) DPR RI Andreas Hugo Pariera menilai positif upaya pemerintah yang menggelontorkan dana untuk pulsa pelajar dan pengajar. Namun, Andreas mengingatkan perlunya pengawasan serta peran serta masyarakat.
Menurut Andreas, dana yang dikirim langsung pada siswa dan pendidik itu muncul karena banyak keluhan dari orang tua murid soal besarnya pengeluaran untuk pulsa. Pemerintah melalui Kemdikbud pub memberikan subsidi.
"Tinggal sekarang kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sesuai sasaran peruntukannya. Ini masalah kesadaran," ujar Andreas saat dihubungi Republika, Ahad (30/8).
Menurut Andreas, pemerintah memang telah menyediakan subsidi seperti sebesar Rp 9 triliun tersebut. Namun tanggung jawab sepenuhnya, kata dia tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada pemerintah.
"Jangan salahkan pemerintah, kalau respon tanggung jawab pemrintah ini tidak direspon kembali oleh masyarakat sesuai perumtukannya," ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Andreas menambahkan, data siswa mestinya terdata dalam sistem Dapodik Kemdikbud untuk semua siswa SD smpai SMA / SMK. Jadi apabila semua memberikan no kontak ponsel yang digunakan, maka seharusnya tidak ada kesulitan.
"Soal operator sesuai pilihan pengguna hp, tidak harus ditentukan oleh kemdikbud. Karena prinsipnya fungsional untuk pengguna," ujar Andreas menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, bantuan kuota internet gratis langsung diberikan ke nomor telepon seluler (ponsel) siswa. Setiap peserta didik akan mendapatkan kuota internet gratis sebesar Rp 35 ribu atau 35 GB per bulan.
"Bagaimana caranya? Kuota ini langsung diberikan ke nomor telepon siswa," ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (30/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika