REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) indisipliner hingga bencana berupa wabah penyakit menjadi tantangan pemerintah saat ini. "Salah satunya masalah radikalisme terorisme yang terjadi di kalangan ASN, (sanksinya) akan dipecat," katanya di Solo, Jumat (28/8).
Selain itu, dia mengatakan, ASN harus memahami area rawan korupsi, baik itu anggaran, dana hibah, bantuan sosial, retribusi, pajak, hingga pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, untuk tindakan indisipliner yang lain adalah penggunaan narkoba.
"Sekarang yang menjadi tren baru adalah ASN perempuan yang punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru, saya banyak memutuskan perkara ini," katanya.
Ia mengatakan selama satu tahun ini sudah menerima laporan ada sekitar lima laporan kasus poliandri. Kendati demikian, ia harus memutuskan masalah tersebut dengan beberapa pihak, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Tetapi kami tidak mau hanya 'katanya', seperti pengaduan dari teman. Jadi harus ada bukti dari suami atau istri. Kalau untuk ASN (pria) yang mau nikah lagi harus ada izin istri tertulis dan izin pimpinan," katanya.
Ia mengakui selama ini masih banyak pengaduan dari istri sah terkait ASN pria yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri. Menurut dia, untuk sanksi dari tindakan tersebut adalah di"nonjob"kan atau turun pangkat.
Sementara itu, mengenai wabah penyakit, dia mengatakan, saat ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan lagi hanya TBC, malaria, maupun demam berdarah, tetapi juga Covid-19. "Menangani DB saja belum efektif, ini ditambah Covid-19, tetapi harapannya kami bisa cepat menyelesaikan ini," kata dia.
"Perlu semangat gotong-royong, ASN juga harus bergerak dan mengorganisasi lingkungannya terkait penanganan pandemi ini, termasuk ikut menyosialisasikan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika