REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono mengungkapkan adanya pengurangan anggaran dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P-APBD) tahun anggaran 2020. Heru mengatakan, jika semula dianggarkan Rp 35,1 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp 33,8 triliun.
Terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, kata Heru, telah dibahas pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Selasa (25/8). "Pengurangannya mencapai Rp 1,3 triliun. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian pada beberapa sektor," ujar Heru, Rabu (26/8).
Heru menambahkan, yang mengalami pengurangan paling signifikan adalah Dinas Pendidikan yakni mencapai Rp 411,8 miliar. Pengurangan diprioritaskan antara lain dari Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP) SMA, SMK dan PKPLK Negeri, mutu pendidikan SMK, serta penyesuaian kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
Selain itu pengurangan juga terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yakni berkurang sebesar Rp 20.409.380.356. Kemudian Dinas Perhubungan berkurang sebesar Rp 18.112.558.708. Pengurangan di Dishub diprioritaskan dari dana pembangunan dan pemeliharaan prasarana perhubungan dan peningkatan pelayanan Bandara Abdul Rachman Saleh.
"Tapi ada juga yang bertambah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika bertambah Rp. 8.848.960.200 yang diprioritaskan antara lain untuk pengembangan call center, publikasi One Pesantren One Product (OPOP) dan seleksi anggota KPID Jatim," ujarnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada masa awal Pandemi Covid-19, Pemprov Jatim melakukan penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan perubahan kebijakan negara dan perubahan prognosa pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Dalam menghimpun pendapatan daerah, Pemprov Jatim lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan.
"Sehingga proses perhitungan dan penetapan target pendapatan daerah pada raperda tentang PAPBD tahun anggaran 2020 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi awal dan perkiraan koreksi akibat dampak pandemi Covid-19," ujarnya.
Wakil ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyatakan, penurunan pendapatan daerah dalam P-APBD Jatim tahun anggaran 2020 yang terbanyak terjadi pada sektor pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Tentunya akibat kondisi perekonomian yang lesu sehingga orang yang membeli kendaraan bermotor berkurang.
“Penurunan pendapat daerah ini tentunya akan berpengaruh pada belanja daerah. Namun fokusnya adalah pada recovery ekonomi dan recoveri kesehatan. Sebab dua hal itu menjadi skala prioritas yang menjadi turunan dari arahan pemerintah pusat,” ujar politikus PKB tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika