REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono mengingatkan pentingnya kesiapan penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi bencana. Heru menyatakan, penanggulangan bencana saat ini sangat berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya karena berada dalam masa pandemi Covid-19.
“Karena kita harus melakukan prepare terhadap masyarakat yang terkena bencana agar tidak menjadi bencana yang kedua yaitu tertular Covid-19,” ujar Heru saat membuka seminar online terkait penanggulangan bencana, Selasa (25/8).
Heru mencontohkan, jika dulu penanggulangan bencana dilakukan dengan mengumpulkan massa sesegera mungkin untuk mempercepat evakuasi. Maka di masa pandemi Cobid-19, tidak bisa langsung dilakukan. Pengumpulan massa di saat pandemi Covid-19 dinilai sangat beresiko munculnya bencana kedua yaitu penularan.
“Kalau dulu ada bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, bisa dilakukan penanganan secara langsung, dan tidak perlu persiapan macam-macam. Tapi sekarang tidak bisa,” ujarnya.
Maka dari itu, Heru mengajak seluruh relawan, baik yang tergabung dalam BPBD, Dinsos, Dinkes, Kesra, Kampung Tangguh bahkan Pesantren Tangguh, harus siap dengan alat pelindung seperti masker dan hand sanitizer saat menjadi relawan kebencanaan. Sehingga penanganan bencana nantinya tetap bisa dilakukan secara cepat dan aman dari penularan Covid-19.
“Maka dari itu saran kami, kepada semua relawan kebencanaan itu minimal sudah dibagikan masker. Jadi begitu ada bencana, semua berkumpul sudah pakai masker. Inilah bedanya penanganan bencana pada saat sebelum Covid-19 dan ketika Covid-19,” kata dia.
Heru berpesan kepada kepala daerah yang masuk kategori rawan bencana untuk mempersiapkan diri. Utamanya saat nanti memasuki musim penghujan yang itu rawan terjadi bencana banjir dan longsong. Menurutnya, daerah-daerah tersebut sudah harus memulai persiapan dan melakukan koordinasi pentahelix dengan berbagai elemen.
“Daerah-daerah rawan bencana, seyogyanya, sebelum ada bencana, harus dibagi masker dulu, sesuai arahan dari Ibu Gubernur dan Presiden RI,” ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Jatim Hudiono menyampaikan, seminar tersebut digelar salah satu tujuannya yakni mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan program ketangguhan di desa dan kota. Dia berharap agar semua komponen bisa membangun sinergitas pentahelix berbasis komunitas di desa dan kota dalam menghadapi bencana.
"Selain itu, agar masing-masing pemerintah daerah segera merekomendasikan usulan kebijakan sebagai solusi strategis dari isu kebencanaan dan program ketangguhan di desa dan kota," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
