REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh tengah melakukan survei demi menciptakan beberapa prasarana halte Trans Koetaradja sehingga lebih ramah untuk digunakan bagi warga kota, terutama kaum penyandang disabilitas di Ibu Kota Provinsi Aceh itu.
Sekretaris Dishub Kota Banda Aceh Muhammad Zubir mengaku pihaknya melakukan hal tersebut demi menanggapi keluhan dari pengguna transportasi yang disampaikan kepada pemerintah kota (pemko) setempat.
"Atas inisiasi dari bapak wali kota, kami sebagai dinas yang mengerjakan teknis diperintahkan merancang beberapa halte sampel yang ramah disabilitas agar penggunaannya lebih aman, dan nyaman. Ini berdasarkan keluhan dari teman-teman disabilitas," ujarnya, Kamis (6/8).
Ia menerangkan, terdapat beberapa halte yang dijadikan sebagai contoh ramah disabilitas, yakni di Simpang Lima depan rumoh budaya dan di seberang jalan, lalu depan Kantor Gubernur Aceh, dan Lingke atau depan Kantor Syariat Islam Aceh.
Kemudian halte Masjid Jami' Darussalam, lalu di Teuku Umar 1 depan Masjid Teuku Umar, dan terakhir di halte Teuku Umar 2 atau Samping Suzuya Mall.
"Beberapa area yang dijadikan sebagai halte ramah disabilitas ini, karena titik tersebut kawasan yang ramai dikunjungi disabilitas. Mereka juga meminta halte di depan masjid raya dibuatkan 'hydraulicwheelchair lift' yang sekarang sedang dalam proses pengerjaan oleh Dishub Aceh," tegas dia.
Pihaknya menyatakan, prasarana sebelumnya bagi kaum disabilitas di halte Trans Koetardja secara umum sudah bagus, akan tetapi kurang optimal bagi pengguna, sehingga perlu dilakukan lagi penyempurnaan.
"Secara fisik, prasarananya sudah bagus, namun tidak optimal untuk disabilitas, seperti halte di depan Suzuya yang hanya ada tangga dan tidak ada 'ramp'. Untuk itu, kami bakalan buatkan. Ada juga halte yang awalnya 'ramp-nya' tidak landai, kamilandaikan lagi, dan lain sebagainya," tutur Zubir.
Erlina Marlina (41), penyandang disabilitas, turut dilibatkan langsung dalam survei tersebut untuk melihat kendala yang dirasakan oleh kaum difabel.
"Saya sangat senang. Akhirnya pemerintah melibatkan kami untuk berkomunikasi, sehingga bisa memberi masukan. Karena selama ini tidak sesuai dengan standar aksessibelitas penggunaan halte oleh teman-teman difabel," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika