REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo menanggapi instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan, instruksi tersebut hal yang wajar sebab, kader PDIP sudah mempunyai talenta untuk mengurus keluarga miskin.
"Kader-kader PDIP itu dalam menangani kemiskinan sudah ada talentanya, tinggal menggembleng saja. Namun kan ada syarat pendidikan dan sebagainya," kata Rudyatmo saat dihubungi Republika, Kamis (6/8).
Rudyatmo berharap kader-kader PDIP yang ikut masuk ke tim pendamping PKH harus mempunyai talenta, antara lain tahu tentang administrasi, tahu tentang komunikasi dengan warga miskin, dan tahu tentang upaya untuk mengentaskan warga miskin menjadi keluarga harapan tidak miskin. Sebab, di dalamnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok. Tugas pendamping PKH membantu untuk mengarahkan supaya warga miskin tidak memiskinkan diri dan mau berubah untuk tidak miskin.
"Itu hal wajar. Semua mau masuk boleh. Kita tidak diinstruksikan pun sudah banyak yang ikut rekrutmen. Pada saat Mensos Bu Khofifah, mereka menginstruksikan teman-temannya untuk mengikuti rekrutmen. Selama ini tidak banyak, tetapi ada kader-kader PDIP yang ikut menjadi pendamping PKH," beber Rudyatmo.
Rudyatmo memastikan, instruksi kepada kader untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) PKH tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik, khususnya saat ini momentum mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, belum tentu nanti pada saat Pilkada Desember 2020 diumumkan kelulusan SDM PKH. Sebab, rekrutmen PKH tersebut untuk masa bakti mulai 2021.
"Enggak ada kaitannya dengan Pilkada. Enggak ada mobilisasi massa. Hanya saja karena kader-kader PDIP itu dalam menangani kemiskinan sudah ada talentanya, tinggal menggembleng saja. Namun kan ada syarat pendidikan dan sebagainya," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika