REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jabar. Kerja sama tersebut fokus pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Kerja sama Pemprov Jabar-IAP Jabar dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama. Naskah tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua IAP Jabar Ahmad Idjaz di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (3/8).
Ridwan Kamil mengatakan, kerja sama di bidang tata ruang tersebut sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendirian dalam membangun daerah. Karena, butuh kolaborasi berbagai pihak.
"Visi juara lahir batin ini kemudian kami tambahi dengan 'melalui kolaborasi dan inovasi'. Maka, kerja sama ini sedang menerjemahkan sebuah cara mencapai visi Jabar," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, tak ada negara sukses yang hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, lahir teori Pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government, Media). Sejumlah hal, tertuang dalam naskah kesepakatan Pemprov Jabar-IAP Jabar, seperti perencanaan umum pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan penataan ruang dan perencanaan sistem transportasi.
Kemudian, kata dia, kegiatan yang masuk dalam rencana kerja di antaranya, dokumen kelembagaan cekungan Bandung, masterplan Segitiga Rebana, dokumen rencana kerja pembangunan daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pembangunan Jabar tidak hanya fokus terhadap aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual menjadi penting dan harus dirancang dalam sebuah perencanaan. "Harus dipahami dulu bahwa visi Jabar ini tidak melulu berorientasi kepada yang sifatnya fisik, tapi ada juga ruang batin yang harus didesain dalam perencanaan," katanya.
Emil pun meminta kepada IAP Jabar untuk fokus mengkaji paradigma pembangunan pascaCOVID-19. Menurutnya, pandemi COVID-19 membuat ekonomi tidak lagi terpusat. Oleh karena itu, pembangunan desa-desa harus didorong dalam perencanaan. "Salah satu yang saya butuhkan dari IAP adalah mengkaji dampak paradigma pembangunan pascaCOVID-19. Karena salah satu yang runtuh oleh COVID-19 adalah teori keterpusatan ekonomi, negara-negara yang ekonominya dipusatkan di kota ternyata goyah," paparnya.
Menurut Ketua IAP Jabar, Ahmad Idjaz, kolaborasi dan kerja sama tersebut dapat menciptakan pembangunan yang lebih komunikatif, implementatif, konsisten, dan transparan dalam bidang tata ruang."IAP Jabar ingin berkolaborasi dengan Pemprov Jabar membantu dalam pembangunan, ini sudah tugas IAP meningkatkan profesionalisme," kata Ahmad.
Salah satu yang akan dilakukan IAP, kata dia, adalah membantu menyempurnakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di beberapa kota/kabupaten Jabar belum masuk dalam peraturan daerah."Yang akan kita lakukan adalah belum semua RDTR masuk dalam tahap Perda tak terkecuali di Jabar, jadi kami akan memberikan tenaga kami kepada Pemprov Jabar dan kabupaten/kota bagaimana agar RDTR bisa selesai," katanya.
Ahmad menjelaskan, terkait tentang rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Jabar, cekungan Bandung, Segitiga Rebana, pihaknya sudah membentuk tim-tim yang akan didistribusikan ke dalam rencana-rencana tersebut. "Karena Jabar harus menjadi barometer dan contoh bagi daerah lain dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika