REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Persebaran kasus Covid-19 di wilayah pantura timur Jawa Tengah (Jateng) menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng. Sebab kasus positif Covid-19 di kawasan tersebut masih cukup tinggi.
Salah satu daerah yang menjadi fokus adalah di wilayah Kabupaten Jepara, yang hingga saat ini belum terungkap sumber penyebarannya. Namun, kasusnya cenderung meningkat dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.
Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengungkapakan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sudah melakukan sedikitnya 138.500 tes Covid-19. Langkah skrining ini bakal terus dilakukan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang ada.
Hingga saat ini, jelasnya, penyebaran kasus positif Covid-19 di wilayah pantura timur Jateng masih cukup tinggi, jika dibandingkan dengan wilayah pantai selatan (pansel) maupun pantura Jateng. Kendati begitu, peningkatan cakupan tes Covid-19 akan tetap dilakukan di seluruh wilayah di Jateng.
“Termasuk tes swab secara masif, dengan menyesuaikan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki laboratorium di Jawa Tengah,” ungkapnya di Semarang, Senin (3/8).
Dinkes Provinsi Jawa Tengah, lanjut Yulianto, juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi tetangga. Karena kawasan pantura timur Jawa Tengah juga mencakup wilayah yang berbatasan dengan daerah lain, seperti Jawa Timur.
“Kita sudah berusaha mengarah ke sana, memperbanyak tes swab secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi lain. Anggarannya besar, maka kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Terkait kasus Covid-19 di Kabupaten Jepara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menambahkan, angka reproduksi efektif (Re/Rt) pekan ke-31 di Jateng meningkat secara terus menerus. Khususnya, pada empat pekan terakhir.
Re/Rt di atas 1 bertambah 6 menjadi 25 dari 34 kabupaten/ kota di Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara tertinggi. Pertambahan kasus tersebut memang hampir di semua kabupaten/ kota.
“Yang menjadi perhatian kami, untuk Jepara ini belum jelas klaster penularannya dari mana dan ini cukup berbahaya,” kata Ganjar.
Untuk itu, masih kata Ganjar, Pemprov Jateng terus melakukan tracing dan diharapkan Program Jogo Tonggo mampu diaplikasikan di semua lini masyarakat untuk ikut mengendalikan persebaran Covid-19 tersebut.
“Di Jepara, cenderung terjadi penularan di dalam komunitas, sehingga kita harapkan Jogo Tonggo nantinya bisa jadi Jogo Kerjo, Jogo santri dan lainnya untuk mengendalikan dan mencegah penularan di Kabupaten Jepara tersebut,” ujarnya.
Seperti diberitakan, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Imam Zusdi Ghozali meninggal dunia dan dinyatakan positif Covid-19. Almarhum Imam Zusdi Ghozali meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Sabtu (1/8) pukul 08.20 WIB.
Kemudian, pada Sabtu (1/8) malam, almarhum yang jenazahnya tiba dari Jakarta akhirnya dimakamkan di pemakaman Tengger di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Jepara. Imam Zusdi Ghozali, Ketua DPRD Kabupaten Jepara periode 2019–2024 merupakan politikus PPP dan saat ini dipercaya menjadi wakil ketua DPC PPP Jepara.
Meski demikian, kantor DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tetap buka seperti sebelumnya, meskipun secara terbatas.
"Untuk Senin ini, semua anggota dewan tetap masuk dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan virus corona yang semakin meluas," kata Wakil Ketua DPRD Jepara Nuruddin Amin di Jepara, Senin.
Sebelumnya, kantor DPRD sudah dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan dengan cairan disinfektan. Bahkan, lanjut dia, tindakan tersebut dilakukan hingga dua kali, mengingat sebelumnya juga diketahui ada kasus positif seorang pegawai di bagian keuangan.
Hadirnya semua anggota DPRD Jepara hari ini (3/8) karena ada agenda pemilihan pelaksana tugas Ketua DPRD Jepara. Terkait langkah antisipasi penularan virus corona di kantor DPRD Jepara, sebelumnya sudah dilakukan karena sudah ada pegawai yang harus melakukan isolasi mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika