REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kembali meninjau kepadatan penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor. Dia juga memantau efektivitas bus bantuan yang disediakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta secara gratis.
Bima merencanakan, bus bantuan itu akan dikenakan tarif. “Tidak mungkin semuanya gratis, sudah ada survei juga. Jadi warga bersedia membayar tiket bus. Asal tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh tarifnya dengan kereta (KRL)," kata Bima di Stasiun Bogor, Senin (20/7).
Bima menjelaskan, bus bantuan tak dapat diberlakukan permanen secara gratis. Karena itu, Bima menyebut, telah membahas tarif bus dengan Kemenhub. Hasilnya, pengenaan tarif itu akan segera diimplementasikan.
"Kita akan mempercepat itu, titik berangkatnya dari mana, harga tiketnya berapa karena tidak mungkin selamanya gratis di sini,” ungkapnya.
Bima menyatakan, bus berbayar akan menjadi solusi utama untuk mengurai kepadatan penumpang. Sebab, gerbong KRL masih dibatasai sebanyak 73 penumpang atau 45 persen dari kapasitas.
"Selama belum memungkinkan ditambah penumpang di dalam gerbong, maka bus berbayar ini jadi solusi," ungkapnya.
Bima menjelaskan, kali ini pemerintah hanya menyediakan 77 bus gratis untuk mengurai kepadatan penumpang KRL. Jumlah itu, berkurang 73 bus dari Senin sebelumnya yang mencapai 150 bus.
“Bus (gratis) ini pekan lalu disiapkan 150 unit tapi setengahnya tidak terpakai. Makanya sekarang dikurangi dan sangat cukup 77 bus,” ujar Bima.
Wacana untuk mengenakan tarif pada bus bantuan gratis sebelumnya telah disampaikan Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pemkot Bogor mampu BPTJ saat ini sedang mematangkan bus bertarif yang dipersiapkan, yakni Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) sebagai solusi permanen.
"Makanya kita usulkan permanen. Apakah nanti ada JR Conn dengan rute point to point, ke mana, Bogor tujuannya mana. Itu lagi digodok," kata Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo.
Eko menjelaskan, pihaknya sedang mengusulkan layanan JR Conn untuk memperoleh subsidi dari pemerintah pusat. Demikian, tarif bus itu dapat dijangkau calon penumpang KRL.
"Harganya tidak boleh terlalu tinggi dari harga tiket kereta, supaya kerumunan masa itu terpecah," jelas Eko.
Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mentargetkan, bus JR Conn dengan rute Bogor-Jakarta secara reguler dapat beroperasi Agustus 2020. Nantinya, Polana menjelaskan, titik pemberangkatan layanan Bus JR Conn, bukan dari Terminal Bus melainkan menjangkau pemukiman calon penumpang (asal) menuju titik tertentu (tujuan) di Jakarta.
Polana menyebut, telah ada perusahaan-perusahaan yang siap menjadi operator bus Bus JR Conn itu. Saat ini, operator itu sedang melakukan berbagai persiapan.
“Mengingat trayek yang dijalani layanan ini adalah lintas wilayah administratif di Jabodetabek, maka perizinannya ada di BPTJ dan kami tentunya akan mempermudah perizinannya,” ungkapnya.
Polana mengatakan, tarif JR Conn tidak semurah tarif KRL yang telah disubsidi pemerintah. Namun, pihaknya mengupayakan agar tarif bus itu dapat dijangkau penumpang.
Polana menegaskan layanan Bus JR Conn akan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kapasitas penumpang juga dibatasi maksimal 50 persen agar tetap jaga jarak.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendukung upaya Pemkot Bogor dalam menyediakan alternatif transportasi lain untuk mengurai kepadatan penumpang KRL. Asalkan, kata dia, alternatif itu memiliki landasan hukum yang jelas.
"Yang penting regulasi tidak tertabrak. Karena ini menyangkut pergerakan antar warga, tidak hanya Kota Bogor ke Jakarta tapi sebaliknya," ucap Atang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika