REPUBLIKA.CO.ID, menambahkan, masalah lainnya adalah masih kurangnya fasilitas kesehatan lingkungan dan sarana sanitasi di beberapa pos pengungsian. Pihaknya juga mencatat yang menjadi masalah adalah tenda masyarakat penyintas di kebun sawit belum berdinding yang dikhawatirkan muncul gangguan vektor.
Kemudian, dia melanjutkan, belum berjalannya kegiatan pengolahan sampah domestik mengakibatkan sampah menumpuk, baik di pengungsian dan di jalan pusat kota. Koordinasi yang kurang dalam pembagian makanan juga diakuinya masih menjadi masalah. "Akibatnya penanganan gizi tidak sesuai standar," ujarnya.
Persoalan lainnya, dia melanjutkan, penerapan jarak sosial (//social distancing) juga masih terjadi. Padahal, ia menegaskan langkah ini penting untuk pengendalian virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Untuk melakukan pengendalian mencegah penularan virus di tempat ini, Budi mengklaim Kemenkes melakukan beberapa upaya.
"Di antaranya tenaga bantuan kesehatan (EMT) harus bebas Covid-19 dengan menunjukkan surat. Jika belum diperiksa atau tidak ada surat maka dilakukan tes cepat (RDT) di pos kesehatan," katanya.
Selain itu, ia menyebutkan tenaga kesehatan harus menerapkan protokol kesehatan termasuk aturan jaga jarak.
Selain itu, ia menyebutkan adanya pemberian masker untuk yang tidak memiliki masker. Pihaknya melalui promosi kesehatan Kemenkes juga telah memberikan masker kain bagi masyarakat sekitar. "Kami juga melakukan promosi kesehatan, lewat spanduk dan media komunikasi informasi edukasi (KIE)," katanya.
Cek Typo
Muhammad Nursyamsi
Cek Typo
Bima Arya ingatkan camat dan lurah awasi penyaluran Bansos
BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan para camat dan lurah di Kota Bogor untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahap kedua kepada warga Kota Bogor terdampak ekonomi akibat pandemi C-19. Warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan benar.
"Saya minta kepada camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan Kantor Pos serta mengingatkan warganya untuk menerapkan protokol kesehatan secara benar," kata Bima Aryadi Kota Bogor, Ahad (19/7).
Menurut Bima Arya, saat ini Covid-19 belum sepenuhnya hilang sehingga warga Kota Bogor yang beraktifitas di luar rumah, termasuk mengantre bansos tahap kedua ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Bima sebelumnya meninjau penyaluran bansos tahap kedua dari Pemerintah Kota Bogor, di kantor Pos di Kelurahan Ciwaringin Kota Bogor, pada Sabtu (18/7).
Pada peninjauan tersebut, Bima Asembat berdialog dengan sejumlah warga penerima bantuan yang sedang mengantre di kantor Pos. Ia mengingatkan warga agar tetep menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan di luar rumah yakni memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak fisik.
Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga menanyakan dana bansos dari Pemerintah Kota Bogor Rp 500 ribu per bulan, digunakan untuk apa saja. Pada dialog tersebut, ada warga yang bercerita uang bantuan tersebut dipakai untuk modal usaha dan juga yang mengeluh uang bantuan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan dua pekan.
Bima juga menjelaskan pada penyaluran bansos tahap kedua ini, Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 5,982 miliar untuk disalurkan kepada 17.018 keluarga penerima bantuan. Yakni warga Kota Bogor yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
TAKE
Berita Terkait Kaitkan Berita
PMI Cianjur sosialisaikan protokol kesehatan di objek wisata
CIANJUR -- Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para pengunjung objek wisata Taman Prawatasari Cianjur sebagai upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru.
"Kami memilih objek wisata untuk dijadikan lokasi sosialisasi protokol kesehatan, karena tempat wisata merupakan salah satu lokasi rawan terjadinya penularan COVID-19, sehingga kami datang ke tempat ini untuk mengingatkan dengan memberikan sosiliasi tentang protokol kesehatan agar terhindar dari infeksi virus yang belum ada vaksinnya ini," kata Ketua PMI Kabupaten Cianjur Hery Hidayat di Cianjur, Minggu.
Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting khususnya bagi warga di masa normal baru apalagi masih banyak masyarakat yang seakan tidak peduli pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas.
Karena itu, pihaknya memilih tempat wisata yang juga digunakan warga untuk berolah raga untuk melakukan sosialisasi dengan membuakan stand PMI, setiap pengunjung diberikan edukasi tentang Covid-19 seperti bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya.
Selain itu, pihaknya juga membagikan paket perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) berisi sabun, masker dan //hand sanitizer kepada 250 pengungjung Taman Prawatasari, sekaligus memberikan simulasi cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan air mengalir serta sabun.
"Sosialisasi ini untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena untuk pencegahan ini ada kuncinya ada di masing-masing warga dan kami pun mengingatkan agar tidak menganggap enteng virus yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinnya," tambahnya.
Di sisi lain, Hery mengatakan pihaknya juga membuka layanan bagi warga yang ingin mendonorkan darahnya, di masa pandemi ini pasokan darah berkurang beberapa hal seperti adanya pembatasan aktivitas. Maka dari itu, masa adaptasi kebiasaan baruini pihaknya juga menggencarkan kegiatan sosial berupa donor darah.
TAKE
JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 1 miliar untuk penanganan bencana banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Tak hanya itu, jajaran BNPB yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Sulsel juga telah memberikan pendampingan selama masa tanggap darurat di wilayah itu.
"BNPB telah memberikan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 1 miliar untuk bantuan logistik dan peralatan tambahan satu motor drill 290 cc, 1.000 paket sembako, tenda pengungsi, 50 kantong mayat, dan didukung helikopter untuk membantu logistik dan evakuasi warga," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati saat konferensi pers virtual di akun youtube saluran BNPB bertema update banjir bandang di Luwu Utara, Ahad (19/7).
Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pembersihan di hari kedua dan ketiga setelah bencana. Kemudian, dia melanjutkan, Bupati Luwu Utara telah menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari terhitung sejak 14 Juli 2020 kemarin. Kemudian, dia melanjutkan, BPBD provinsi Sulsel telah berada di lokasi dan melakukan pendampingan selama masa tanggap darurat.
Raditya menyebutkan tim BPBD Luwu Utara, Palopo, PMI, Tagana Kab Luwu Utara, Petugas Damkar turut membantu warga dan terus melakukan evakuasi pencarian korban. Tak hanya itu, ia menyebutkan personel yang tergabung dalam tim gabungan yaitu tim SAR, BPBD Luwu Utara, bersama TNI/polri, Basarnas, BPBD, Tagana, Damkar, Dinas Kehutanan provinsi Sulsel, relawan satgas sekitar juga telah terjun ke lapangan.
"Tim gabungan juga berupaya untuk membuka beberapa jalan yang tertutup material lumpur dengan menggunakan alat berat," katanya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan tim relawan yang tersebar juga cukup banyak dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Ia menambahkan, tim ini telah memberikan masker dan hand sanitizer kepada para korban selamat dan pengungsi. Kini, ia menyebutkan ada enam posko yang berdiri yaitu Masamba, di depan kantor bupati. Selain itu, ia menyebutkan ada 76 titik pengungsian yang tersebar di tiga kecamatan.
"Dapur umum juga dibuka di posko induk dan beberapa tempat termasuk lokasi kepala desa, PPA, belakang kantor polsek Masamba, Dinas Kehutanan Sulsel," ujarnya.
Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah kabupaten Luwu Utara juga telah memberikan fasilitas tambahan bagi kelompok rentan lanjut usia, ibu hamil, balita dan anak-anak. Kemudian, dia melanjutkan, pihak TNI/polri sudah membawa tenda dan beberapa mandi cuci kakus (MCK) untuk hunian sementara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
