REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebutkan jika banjir bandang yang menerjang Luwu Utara, belum berstatus menjadi bencana nasional. Hal itu karena pemerintah daerah masih berfungsi dan kegiatan aktivitas masih berjalan dengan baik.
"Jadi bencana nasional ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, mana kala sistem dan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan telah mengalami kelumpuhan," kata Doni Monardo usai melakukan tinjauan ke lokasi bencana di Luwu Utara, Jumat (17/7).
"Sekarang kita lihat semuanya masih berjalan masih baik, Ibu Bupati aktif memberikan bantuan dan pengarahan pada masyarakat dan termasuk juga beliau sudah ingatkan ada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol Kesehatan," lanjut dia.
Di lokasi pengungsian, kata dia, masyarakat juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun, agak sulit dalam kondisi bencana bagi masyarakat ada di pengungsian. Tetapi, pemerintah harus selalu melakukan edukasi lebih optimal agar masyarakat bisa paham. Hal itu didukung oleh fasilitas yang diberikan masyarakat seperti pemberian masker.
Sementara terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan. Doni menyatakan masih dalam proses perhitungan bersama BNPB, Kementerian PUPR dan Provinsi Sulsel.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyatakan Pemprov dan Pemkab akan menyiapkan hunian sementara untuk warga yang rumahnya tertimbun lumpur pasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika