REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai menjalankan tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih pada Pilkada serentak 2020. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, tahapan tersebut sangat penting untuk pemutakhiran data pemilih.
Tahapan itu agar tercatat dengan benar dan terverifikasi faktual, serta bisa menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Kota Surabaya, 9 Desember 2020. "Maka, pendataan pemilih oleh KPU Kota Surabaya adalah untuk memastikan tidak ada pemilih 'selundupan' nantinya saat Pilkada 9 Desember 2020. Pemilih yang sebenarnya tidak berhak memberikan suara. Kita juga tidak ingin ada warga yang punya hak suara, tapi tidak terdata," ujar Adi di Surabaya, Ahad (19/7).
Adi menyatakan, pihaknya siap mengawal proses Coklit yang dijalankan KPU. Adi menegaskan, pihaknya tidak ingin Pilkada di Surabaya terciderai oleh berbagai kecurangan. Karena kecurangan akan mengkhianati demokrasi dan dengan sendirinya mengingkari suara rakyat.
"Kita percaya pada proses demokrasi yang akan melahirkan pemimpin baru Kota Surabaya, menyusul akan berakhirnya masa bakti Wali Kota Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana, pada Februari 2020,"ujar Adi.
Adi mengatakan, pihaknya ingin memastikan semua warga Surabaya yang memenuhi syarat memilih tercatat sebagai pemilih. Hal ini agar mereka terfasilitasi dengan baik dalam pemberian suara.
Menurutnya pemutakhiran data juga bisa mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 menjadi tinggi. "Saya juga mengapresiasi KPU Kota Surabaya yang menjalankan kegiatan Coklit dengan standar ketat protokol kesehatan. Dalam situasi sulit, KPU berserta jajarannya dan Bawaslu tetap bergerak demi terselenggaranya Pemilukada yang demokratis, bersih, jujur, dan adil," kata Adi.
Adi mengingatkan, siapa pun pemimpin baru Kota Surabaya yang terpilih memiliki tugas berat dalam melanjutkan pembangunan kota dan mensejahterakan masyarakat. Menurutnya apa yang telah dikerjakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sejak 2010, telah membawa pembangunan Kota Surabaya di track yang benar.
"Membuat kota ini semakin maju dan berwajah manusiawi, bahkan membawa ke orbit internasional," ujar Adi.
Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri menyebut ada sekitar 2 juta lebih warga Kota Pahlawan yang datanya akan dicocokan. Pada proses pencocokan dan penelitian, masyarakat nantinya bisa memberikan masukan ke KPU Surabaya.
"Misalnya warga yang terdaftar ternyata sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat. Jadi nanti daftar pemilih bisa bertambah atau berkurang. Kalau belum tercoklit warga bisa melapor ke RT/RW setempat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika