REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PLN Jawa Timur melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan 39 Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Jatim. Penandatanganan perjanjian kerja sama dimaksudkan untuk mempercepat proses sertifikasi aset, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan penyelesaian permasalahan pertanahan.
General Manager PLN UID Jawa Timur Nyoman S Astawa mengatakan, kegiatan yang digelar sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019. Kemudian penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November 2019.
Nyoman menyampaikan, kerja sama ini merupakan wujud kesungguhan PLN dalam mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset. Baik aset tanah, maupun properti yang dimiliki PLN untuk penyediaan tenaga listrik yang andal bagi seluruh pelanggan.
"Jumlah aset di PLN Jawa Timur sebanyak 14.393 aset, yang belum bersertifikat sebanyak 8.801 aset atau sebanyak 61 persen, sedang dalam proses sebanyak 1.240 aset, dan rencana baru sebanyak 2.038 aset," ujar Nyoman di Surabaya, Kamis (16/7).
Nyoman mengakui, PLN masih memiliki permasalahan berkaitan dengan sertifikasi aset-aset PLN. Dia pun berharap, kerja sama yang dijalin bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Utamanya agar aset PLN segera tersertifikat. Sehingga hak kepemilikan bisa terbebas dari sengketa pihak lain.
Termasuk dengan proses pengadaan dan proses sertifikasi lahan-lahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan infaktrustur di Jawa Timur. Diakuinya, saat ini PLN terus membangun transmisi untuk memperkuat jaringan di Jawa Timur dan melayani calon-calon pelanggan daya di atas 30 MVA.
"Ini dilayani dengan layanan tegangan tinggi hingga PLN harus bangun transmisi di dekat pelanggan tersebut. Mohon dukungannya untuk memperlancar pembangunan ini," ujar Nyoman.
Plt Kakanwil BPN Provinsi Jatim, Virgo Eresta Jaya mengaku pihaknya membuka akses terhadap legalisasi setinggi-tingginya. Apalagi, kata dia, target BPN dalam 4 tahun ke depan, Indonesia sudah terinklusi dengan sertifikat hak atas tanah. Penandatangan Kerja sama ini sejalan dengan misi BPN yaitu melakukan sertifikasi tanah di Indonesia termasuk PLN.
"Tahun ini persyaratan sudah diminimalisasi untuk sertifikasi tanah karena BPN juga ingin mempermudah dalam memberi pelayanan seperti PLN. Untuk disertifikasi kami mengutamakan tanah yang sudah dikuasai," kata Virgo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
