REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Restorasi Gambut menyatakan pembukaan areal pertanian dan persawahan di lahan gambut tanpa membakar merupakan solusi yang bisa dilakukan masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air.
"Kami mengintroduksi sebuah pertanian tanpa bakar. Jadi kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan dengan teknologi tanpa bakar juga disampaikan kepada masyarakat yang biasa bertani di sawah," kata Deputi III bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri Ph.D di Jakarta, Selasa (14/7).
Imbauan dan penerapan pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar tersebut juga telah disampaikan oleh BRG kepada masyarakat di Tanah Papua.
Tidak hanya kepada masyarakat adat di Papua, hal serupa juga diserukan bagi para trasmigran yang memanfaatkan lahan gambut di daerah itu agar pembukaan lahan tidak dengan cara dibakar karena dapat memicu karhutla.
Menurut dia, baik masyarakat adat Papua maupun transmigran merupakan bagian yang absah dan penting dalam upaya memikirkan keberlangsungan ekosistem gambut dan penyelamatan karhutla.
Jika merujuk pada data, target restorasi gambut di Tanah Papua yakni sekitar 39 ribu hektare. Sebanyak 81 persen berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan beberapa lainnya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani izin.
"Jadi kalau kita lihat itu memang wilayah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.
Secara umum penyebab karhutla di Papua disebabkan oleh cara-cara pemanfaatan lahan termasuk budaya berburu masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Kampung Kaliki, Distrik Kurik Kabupaten Merauke Papua Timotius Balagaize mengatakan puncak karhutla di daerah itu biasanya terjadi pada Juli hingga Desember setiap tahunnya.
Praktik pembakaran terkendali dilakukan untuk melokalisasi areal berburu rusa. Semak-semak dan rumput kering sengaja dibakar agar menjadi areal tunas rumput baru sebagai pangan rusa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
