REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 27 ribu orang siswa tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terkendala saat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Para siswa tersebut saat ini mendapatkan pinjaman alat belajar seperti laptop dari sekolah masing-masing.
"Ada, kurang 9,2 persen dari 300 ribu siswa yang terkendala alat-alat yang menunjang pembelajaran," ujar Bambang Ariyanto, Kasi Kurikulum SMP, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Selasa (14/7).
Ia sudah mengimbau sekolah-sekolah negeri yang memiliki alat pembelajaran seperti laptop atau tablet bisa diberi pinjam kepada siswa. Selain itu, sekolah bisa menganggarkan biaya kuota internet untuk siswa yang tidak mampu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Contoh di satu keluarga yang punya ponsel hanya bapaknya dan saat ayahnya bekerja, dia tidak bisa belajar atau tidak punya alat daring," ungkapnya.
Pada tahap awal, Bambang mengatakan para siswa yang tidak mampu dan tidak memiliki alat pendukung belajar daring diberi modul yang dikirimkan ke rumah masing-masing siswa. Seiring waktu, katanya siswa-siswa tersebut dipinjamkan alat pendukung tersebut.
Terkait kuota internet untuk siswa dan guru, Bambang mempersilahkan sekolah untuk menganggarkan hal tersebut sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Katanya, bagi sekolah yang hendak meminjamkan laptop harus membuat berita acara.
"Setiap sekolah negeri memiliki laptop 100 sampai 200 unit sedangkan siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) ada 5 sampai 8 persen tiap sekolah jadi memadai," katanya.
Ia mengatakan, para guru pun sempat terkejut saat harus memulai pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid-19 pertama ada. Bahkan, katanya banyak guru yang kesulitan mengoperasionalkan fasilitas pembelajaran daring.
"Kendala kompetensi teknologi guru, 8,3 persen. Selama tiga bulan kemarin, kami melakukan training melakukan pelatihan dan pencerahan kepada guru-guru. Insya Allah guru semakin baik," katanya.
Bambang menambahkan, pihaknya pun menganggarkan dana Rp 165 miliar untuk guru honorer tingkat TK, SD dan SMP yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Ia menegaskan sekolah tidak boleh mempersulit siswa tidak mampu. Ia melanjutkan, masing-masing satu pelajaran di tiap sekolah diberikan fasilitas aplikasi agar bisa melakukan pembelajaran daring dengan para siswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika