REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Dessy Suciati Saputri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin pengembangan lumbung pangan nasional. Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri.
Penunjukan Prabowo disampaikan saat Presiden meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas dan di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7). Langkah Presiden namun dipertanyakan, mengapa seorang Menteri Pertahanan diberi tugas mengembangkan lumbung pangan. Bukankah pengembangan pangan nasional sudah merupakan tugas Menteri Pertanian?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai penunjukan Prabowo oleh Presiden menunjukan Presiden ingin menerjemahkan kerja yang tidak biasa (extraordinary) dalam kondisi krisis. Siapa saja yang dianggap berkemampuan khusus di bidang tertentu maka dia yang kemudian diberikan tanggung jawab.
"Pak Prabowo profiling-nya selain sebagai Menhan memang dari dulu ngomong tentang ketahanan pangan. Jadi wajar kalau sebenarnya ditunjuk," kata Adi kepada Republika.co.id, Jumat, (10/7).
Namun ia tak memungkiri penunjukan tersebut justru memunculkan pertanyaan. Pasalnya urusan pangan merupakan tupoksi Kementan. Tapi, menurutnya bekerja di tengah kondisi krisis wajar tumpang tindih tupoksi tersebut terjadi.
"Kalau Pak Prabowo sanggup menjaga ketahanan pangan kenapa tidak? Apalagi memang selama ini Pak Prabowo cukup concern. Nah ini yang kemudian mungkin yang disebut oleh Presiden sebagai upaya yang tidak biasa-biasa," ujarnya.
Selain itu penunjukan tersebut memunculkan anggapan di publik Presiden tidak terlampau percaya dengan Kementan saat ini. Seharusnya jika kinerja Kementan dianggap bagus maka tidak perlu melibatkan Kemenhan. "Suka tidak suka orang awam pertanyaannnya seperti itu padahal itu kerja Kementan," ungkapnya.
Hal tersebut tidak hanya terjadi antara Kementan dan Kemenhan. Bahkan kebijakan yang dibuat di luar tupoksi juga terjadi antara Kementan dengan Kementerian Kesehatan yang belum lama ini terjadi terkait kalung antivirus corona.
"Ini yang disebut pola kerja yang tidak biasa-biasa dalam kondisi krisis, dan itu sah. Kalau dalam krisis kerjanya tidak hitam putih, tidak harus dalam fatsun-fatsun, yang penting tidak menyalahi aturan," ungkap dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan namun menilai lumbung pangan nasional seharusnya tetap diserahkan ke Kementan. "Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak berputar-putar lagi," kata Daniel.
Ia memandang Prabowo tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurusi lumbung pangan nasional. Oleh karena itu ia menganggap Prabowo secara otomatis perlu melibatkan Kementan.
"Iya karena menteri terkait kan Kementan, banyak tersangkut kebijakan yang beririsan dengan Kementan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kendati demikian ia memandang arahan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Prabowo di sektor pangan. Hal tersebut mengingat Prabowo kerap berbicara mengenai kedaulatan pangan. "Kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan yah kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," ungkapnya.
Anggota komisi IV DPR Fraksi Partai Nasdem, Charles Meikyansah, menekankan Kementan tetap akan menjadi aktor utama proyek lumbung pangan nasional. Untuk saat ini lahan eksisting yang sudah bisa ditanami telah menjadi tanggung jawab Kementan. Sementara untuk sejumlah hektare lahan yang kini tengah disiapkan untuk dilakukan pembukaan lahan baru menjadi tanggung jawab menteri pertahanan.
"Tapi yang sudah siap, ketersediaan bibit, pupuk dan lain-lain itu kembali kepada Menteri Pertanian," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi DPR Partai Nasdem Ahmad M Ali. Ia menjelaskan alasan Presiden Jokowi menunjuk Menhan terkait pembukaan lahan baru untuk proyek lumbung pangan nasional lantaran Kemenhan yang dianggap paling mudah menggerakan TNI.
"Kan TNI di samping punya tanggung jawab untuk berperang, di saat tidak perang kan dia punya tanggung jawab digerakkan," jelasnya.
Ali meyakini Presiden tidak meninggalkan Mentan lantaran menyerahkan proyek pembangunan lumbung pangan nasional ke Kementerian Pertahanan. Ia memastikan tanggung jawab tersebut tetap akan diserahkan ke Kementerian Pertanian.
"Karena memang Mentan punya tanggung jawab. Secara keseluruhan dia punya tanggung jawab itu, dia punya tupoksi," ungkapnya.
"Jadi mobilisasi pasukan (untuk pembukaan lahan), itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Mentan, Mentan merawat lahan pertanian eksisting hari ini, ada sekian banyak ini menjadi tanggung jawab Mentan," tegas anggota komisi IV itu.
Kemarin, Presiden menjelaskan pembangunan proyek lumbung pangan adalah upaya negara memenuhi kebutuhan logistik dalam negeri. "Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dikutip dari siaran resmi Istana.
Presiden mengatakan, dengan pengembangan lumbung pangan baru ini, diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat diekspor ke negara-negara lain. Selain itu, cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan seperti yang telah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
"FAO sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional," ujar dia.
Di Kalimantan Tengah terdapat sekitar 165 ribu hektare lahan potensial yag diperuntukan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional. Dari jumlah tersebut, lahan seluas 85.500 hektare pun telah menjadi lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.
Sedangkan, lahan potensial lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas pun diperkirakan seluas 20.704 hektare dan sebanyak 5.840 hektare di antaranya telah menjadi lahan fungsional. Dan di Kabupaten Pulang Pisau sendiri juga terdapat sekitar 10 ribu hektare lahan potensial yang nantinya akan dikembangkan menjadi lumbung pangan baru.
Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30 ribu hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan. Lumbung pangan nasional nantinya akan menjadi sebuah cadangan logistik strategis milik bangsa yang akan dikelola langsung oleh prajurit TNI.
Tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di banyak negara, Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mengingatkan potensi krisis pangan. Negara-negara yang biasanya menikmati impor pangan harus waspada, sebab setiap negara dipastikan akan menyimpangan cadangan pangan untuk negaranya dulu. FAO pun meminta setiap negara menjaga kelancaran rantai pasokan pangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika