REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak sangat tergantung pada anggaran, baik melalui APBD maupun APBN. Tito meminta anggaran pelaksanaan Pilkada segera dicairkan untuk mendukung kinerja KPU dan Bawaslu.
"Artinya anggaran adalah napasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama" kata Tito saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Sumatare Utara di Medan, Jumat (3/7).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan sejumlah tokoh lainnya. Tito mengatakan, mengingat pentingnya anggaran, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
"Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga," katanya.
Tito mengatakan, dari data yang ada dua pekan lalu, di Sumut masih merah dalam hal pencairan anggaran untuk pilkada di kabupaten dan kota. Padahal, anggaran itu, kata Tito, sebelum 15 Juli harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19.
Tito mengatakan bahwa KPU membutuhkan anggaran untuk beli barang sehingga harus cepat dicairkan. Tito mengungkapkan mulai 15 Juli nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara door to door sudah dilaksanakan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar.
"Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini tentunya sangat menggembirakan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika