REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate merinci program itu antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.
"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Johnny, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (23/6).
Johnny menjelaskan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020. Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.
"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah nonkomersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," ujar Johnny.
Menteri Johnny menjelaskan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional, di mana dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100 persen 4G di Indonesia.
"Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," ujarnya.
Pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan 2022 oleh BAKTI. "Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler," ungkapnya.
Menurut Johnny, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom," ujar Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
