REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperbolehkan sekolah yang berada di zona hijau menggelar belajar tatap muka menuai polemik. Sementara untuk level perguruan tinggi seluruhnya belajar secara daring atau online. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun menyoroti kebijakan tersebut.

"Sekolah merupakan tempat rentan penularan Covid-19, jadi penggunaan standar hanya memperhatikan satatus zona di lokasi berada perlu dievaluasi," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/6).

Sebab, menurut Idris, faktanya banyak siswa tidak tinggal di wilayah sekolah yang berada di zona hijau tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahkan sebagian besar peserta didik di sekolah yang diperbolehkan menggelar belajar tatap muka itu berasal atau rumahnya berada di zona merah.

Jika demikian, ia berpendapat bisa saja sekolah justru menjadi tempat penularan Covid-19. "Harus tetap dipahami bahwa penyakit tidak mengenal batas wilayah," tegas Idris Ahmad.

Sebelumnya, seperti dilansir Republika.co.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerangkan, metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.

Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester. Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika