REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah guna memantapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Ppilkada) serentak di 21 kabupaten/ kota.
Selain penerapan standar protokol kesehatan pandemi Covid-19, koordinasi tersebut juga terkait dengan refocusing anggaran di tiap pemerintah daerah yang bakal menggelar hajat pilkada serentak 2020.
“Kebutuhan kami pelaksanaan pilkada serentak di masa Pandemi ini bisa berjalan baik,” ungkap Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (17/6).
Menurut Yulianto, hari ini dia bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menyampaikan masalah anggaran dan standar protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Sesuai dengan saran gubernur, pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Tengah harus memenuhi standar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Misalnya seluruh perangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) kesehatan seperti masker, hand sanitizer, face shield, dan sarung tangan,” jelasnya.
Dalam hal penerapan physical distancing di setiap tempat pemungutan suara (TPS), pengaturan jarak antar petugas serta pemilih maksimal di dalam area TPS yang disarankan hanya 12 orang saja.
Termasuk dalam pelaksanaan pencoblosan juga disarankan agar memakai alat coblos sekali pakai. “Itu semua menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelenggarakan pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
Terkait dengan anggaran, Yulianto mengatakan KPU masing- masing penyelenggara (KPU) di 21 kabupaten/ kota di Jawa Tengah juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Ada beberapa daerah yang sudah menyanggupi akan membantu untuk menyediakan APD kesehatan dan sebagian daerah lagi juga sudah menyatakan untuk membantu dalam bentuk anggaran.
Sehingga beberapa penyelenggara di daerah bisa melakukan efisiensi anggaran penyelenggaraan pilkada serentak. Hanya saja, antara kebutuhan dan efisiensi yang dilakukan oleh KPU dan kesanggupan masing-masing daerah memang tidak sama.
Sehingga beberapa di antaranya juga masih mengalami kekurangan anggaran dalam rangka menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Hal ini pun juga sudah kami sampaikan kepada Gubernur dan melalui KPU RI juga akan mengupayakan dukungan anggaran melalui Pemerintah Pusat (APBN),” tambah Yulianto dalam penjelasannya.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa untuk kebutuhan anggaran bagi penyelenggaraan pilkada serantak di Jawa Tengah tersebut nanti akan dibahas lebih lanjut.
Saat ini semua daerah di Jawa Tengah sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Khusus Pilkada, Ganjar menyebutkan apabila diperlukan refocusing kembali maka akan dilakukan.
“Sekarang sudah terlalu refocusing, tapi kalau diperlukan refocusing untuk keperluan penyelenggaraan pilkada serentak, nanti akan kita bahas dengan masing-masing kepala daerah,” jelasnya.
Terkait dengan kebutuhan alat pelindung kesehatan, gubernr menyampaikan bakal dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19, mengenai apa yang bisa dilakukan dalam membantu penyelenggara.
“Saran saya KPU tetap membuat grading (red; pengelompokan berdasarkan kebutuhan). Sehingga kebutuhan anggaran tersebut nantinya bisa terpenuhi semua,” lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
