REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Adian Napitupulu belakangan ini kerap mengkritik Kementerian BUMN. Tak hanya itu, Adian pun mengkritik soal kenaikan utang BUMN.
Adian membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun. Padahal, menurut Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin perbandingan itu tak apple to apple.
Ujang menilai, kritik dari politisi sah saja, tetapi bila kritikan itu disampaikan ada maunya, sangat disesalkan. “Namun jika kritik ada maunya. Ada udang di balik batu, tentu itu yang kita sesalkan," kata Ujang dalam keterangannya, Ahad (14/6/2020).
Apalagi, jika salah satu motifnya mengkritik karena usulan komisaris yang didorong Adian tak tembus, jelas itu merupakan kritik yang tak tulus. "Kritik yang tak konstruktif. Dan kritik yang akal-akalan. Mungkin Adian juga paham. BUMN itu banyak komisaris dan direksi titipan. Makanya Adian juga usaha untuk titip menitip," ujarnya.
Namun, kata dia, demi untuk menjaga BUMN harusnya titip menitip politisi itu dihentikan agar BUMN sehat. Apalagi, Adian duduk di Komisi I yang tidak memiliki rantai kerja secara langsung dengan Kementerian BUMN.
Meski tidak memiliki garis kerja, para politisi kerap saling menitip untuk memasukkan orang di BUMN. Karena itu, pemerintah juga harus mengevaluasi agar BUMN tidak direcoki. “Banyak pihak yang main di BUMN. Karena uang BUMN itu gurih," bebernya.
Bila ada partai pendukung pemerintah membuka borok-borok pemerintah dan BUMN, itu artinya, patut diduga ada yang belum mendapat jatah. "Atau banyak yang belum kebagian," cetusnya.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, menilai, kritikan yang disampaikan Adian Napitupulu terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir salah alamat. Terlebih, kata Jerry saat ini Adian mengemban tugas sebagai Anggota Komisi I. Sehingga kritik yang disampaikan Adian tidak sesuai dengan tupoksinya. BUMN sendiri merupakan mitra dari Komisi VI DPR.
“Jadi memang kurang nyambung," jelas Jerry kepada wartawan, Minggu (14/6/2020).
Jerry menilai, beda urusan Adian di legiatif sedangkan Erick eksekutif. Karena itu, ia mengingatkan, kritik jangan sampai berdasar sakit hati lantaran keinginan tak terkabul. Jika kritik dengan motif sama saja penyalahgunaan kewenangan alias abuse of power.
“Bagian Tipikor juga adalah menggunakan power atau kekuasaan untuk menempatkan jabatan," ujar Jerry, mengingatkan.
Dia pun mengingatkan agar Adian tidak menggunakan alat legislatif dan partai untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Menurut Jerry, Erick Thohir salah satu menteri yang anti titipan dan sudah terpilih melalui fit and proper test tersendiri.
Belum lagi, kerja Erick dalam memimpin BUMN kerap melihat cara kerja bawahanya. Misal, jubir Presiden Fajroel Rahman diganti sebagai Komut di perusahaan plat merah, padahal orang dekat Jokowi.
Dia menyarankan, agar Adian fokus bekerja. Bila langkah kritik demi menitipkan orang, ini akan berdampak kepada partai. Memperburuk citra partai berlambang banteng. Karena itu, kata Jerry, Megawati perlu mengarahkan anak buahnya agar memiliki etika.
Langkah yang ditempuh Adian, kata Jerry tidak pantas. Apalagi memaksa. Dia pun menyarankan agar Adian bermain cantik. Misal, dkatilah dengan cara-cara cantik dan elegan. “Masukan nama-nama yang berkompeten pasti akan dilirik Erick," bebernya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika