REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sulsel), Ridwan Amiruddin menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk membuat peraturan daerah (perda) terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
"Kita dari tim sudah menyampaikan ke Pak Gubernur. Beliau cukup responsif, jadi akan disusun oleh Dinkes Provinsi Sulsel, juga mendorong supaya Pemkot Makasaar juga segera menginisiasinya sebagai episentrum di Sulsel," kara Ridwan di Kota Makassar, Ahad (15/6).
Saran tersebut disampaikan lantaran tingkat kepatuhan masyarakat Sulsel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemik Covid-19. Bahkan, jika pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap tiga akan diberlakukan, hal itu dianggap tidak begitu mempengaruhi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.
"Kalau Makassar, rasanya jika pun PSBB kembali diberlakukan, masyarakat sudah masuk ke fase sulit kembali untuk patuh," kata Ridwan.
Pelaksanaan PSBB tahap 1 dan 2 tidak akan jauh berbeda dengan PSBB tahap 3 dengan tujuan utama membatasi mobilitas warga karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak dijalankan dengan baik. Sementara, kata dia, semakin tinggi mobilitas warga maka harus pula disertai disiplin dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Sehingga, menurut Ridwan, yang paling mungkin ialah membuat perda terkait protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, keberadaan sarana cuci tangan serta wajib jaga jarak tempat umum. Ridwan menyampaikan skenario untuk menekan laju insidensi Covid-19 yang meningkat yakni menekan tingkat mobilitas masyarakat di area publik, serta melakukan tracking dan testing yang semakin masif.
"Skenario tersebut yang dijalankan dengan mengembalikan pengendalian ini pada masyarakat. Jika tidak mau disiplin sendiri maka tidak menutup kemungkinan penerapan pengetatan mobilitas warga dilakukan secara coersive atau pemaksaan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
