Selasa 09 Jun 2020 16:30 WIB

Covid-19 di Jabar Cepat Tertangani

Kekompakan gubernur, bupati, dan wali kota tangani Covid-19, jadi kunci sukses.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Bupati Sumedang, Donny Ahmad Munir
Foto: dok. Humas Pemkab Sumedang
Bupati Sumedang, Donny Ahmad Munir

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keputusan cepat dan sistematis yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 bupati/wali kota, menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan Covi-19. Hasilnya, penyebaran Covid-19 terkendali, salah satu contoh suksesnya itu penerapan PSBB awal.

Menurut Bupati Sumedang, Donny Ahmad Munir, sepanjang tiga bulan menangani Cocid-19 sinergi dan kekompakan gubernur dan 27 kepala daerah terasa begitu kuat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. “Semuanya sinergi, bupati wali kota dan gubernur ada kesamaan gerak, kuncinya memang ada di koordinasi yang baik,” ujar Donny, saat dihubungi, Senin (8/6).

Donny mengatakan, sejak awal, setiap keputusan dan strategi penanganan Covid-19 di Jawa Barat, dibahas dan didiskusikan Gubernur dengan para kepala daerah lebih dulu. “Pak Gubernur mengajak kita bicara, menyamakan persepsi sebelum mengambil kebijakan, ini melahirkan kekompakan,” katanya.

Secara rutin, setiap menggelar video confrence dengan bupati/wali kota, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, selalu berlandaskan pada hasil kajian para pakar dan akademisi. Keputusan selalu dikuatkan dengan hasil kajian akademis dan fakta di lapangan. 

“Hasil kajian ini lalu diserahkan ke kabupaten/kota untuk menentukan pilihan. Hasilnya penyebaran Covid-19 terkendali, salah satu contoh suksesnya itu penerapan PSBB diawal, ini langkah yang tepat sekali,” papar Donny.

Menurutnya, keputusan Ridwan Kamil agar Bodebek, Bandung Raya lalu daerah lain di Jawa Barat menerapkan PSBB menjadi kunci penyebaran Covid-19 terkendali. “Keputusan PSBB jangan setelah banyak kasus, tapi justru sebelum banyak. Setelah DKI, lalu Bodebek dan Bandung Raya ini jadi langkah Jawa Barat paling tepat,” katanya.

Format kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, kata dia, juga diambil oleh bupati/wali kota. ”Apa yang dilakukan provinsi kemudian diteruskan bupati/wali kota ke level yang paling lokal. Kami mengamati, memodifikasi, dan meniru kebijakan gubernur dengan penyesuaian di tingkat lokal,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement