REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah dinilai perlu berinovasi mengingat pandemi telah mengubah banyak aspek kehidupan. Karenanya, menurut Kepala BPP Kemendagri, Dr Agus Fatoni berbagai adaptasi perlu dipersiapkan daerah. Kemendagri terus berupaya mendorong daerah agar berinovasi dalam menghadapi Covid-19, melalui sejumlah kebijakan.
Menurut Fatoni, pandemi perlu dilihat dari berbagai aspek sehingga penanganan dapat berjalan baik. “Dalam perspektif inovasi, Covid-19 justru akan menjadi pemicu bagi kita semua termasuk daerah, untuk mengubah jalan kehidupan manusia secara menyeluruh,” ujarnya. Karenanya, lanjut Fatoni, kreativitas dan inovasi diperlukan.
Pernyataan Fatoni disampaikan dalam webinar nasional yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Webminar itu membahas upaya daerah berinovasi dalam penanganan Covid-19, Rabu (3/6). Narasumber yang hadir di antaranya, Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), Dr. Jumain Appe, Gubernur Bangka Belitung, Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E. M.M, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, M.Si, Kepala Bappeda Kota Bogor, Drs. Hanafi, M.Si, Bupati Banggai, Ir. H. Herwin Yatim, MM.
Jumain Appe, menuturkan upaya yang telah dilakukan dalam menangani Covid-19. Di antara beberapa ikhtiar itu, yakni dengan membentuk konsorsium yang terdiri dari kementerian/lembaga dan perguruan tinggi.
Konsorsium, kata dia, dibutuhkan karena penanganan pandemi tidak bisa dilakukan secara parsial. Berbagai hasil kreasi dan inovasi dari wadah ini telah dapat dimanfaatkan. Beberapa produk yang dihasilkan itu, seperti alat pelindung diri, suplemen, minuman herbal, test kit, swab, ventilator, dan lainnya. Harga alat kesehatan tersebut, kata Jumain, diakui lebih murah ketimbang harga impor.
Sejumlah kepala daerah yang menjadi narasumber, berbagi cerita ihwal inovasi yang diterapkan dalam menangani pandemi. Seperti yang disampaikan, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang telah memanfaatkan teknologi berupa aplikasi.
Aplikasi yang diberi nama Fight Covid-19 ini, dapat memantau mobilitas pendatang, orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantaun, dan pasien. “Aplikasi ini memberikan manfaat dan fungsi kontrol serta memandu Gugus Tugas Covid-19 untuk mengetahui kondisi masyarakat,” ujarnya.
Dalam aspek ekonomi, Arzaldi juga menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berbelanja produk UMKM. Untuk mengongkosi program penanganan, pemerintah juga menggalang bantuan ke pihak swasta.
Sementara itu, Azwar Anas, mengatakan dalam melakukan penanganan pandemi, Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan program Smart Kampung yang sudah berlangsung empat tahun. Melalui program ini, dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19, penyaluran jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi.
Anas menuturkan, jaring pengaman sosial tak hanya dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), tetapi juga didukung dari ASN. “Sejak sebelum Ramadan kami kumpulkan ASN untuk memberikan paket sembako lengkap,” ujarnya.
Data penerima bantuan juga disampaikan secara transparan kepada publik. Masyarakat yang berhak, tetapi belum mendapat bantuan, dapat melaporkannya secara daring. “Tidak sampai satu minggu kita beri bantuannya, setelah dilakukan verifikasi,” katanya.
Di samping itu, inovasi juga dilakukan Kota Bogor. Dalam mendata penerima bantuan, Kota Bogor membuat aplikasi bernama Salur. Aplikasi ini memudahkan verifikasi data penerima bantuan sehingga kebenarannya lebih terjaga.
Selain itu, untuk mengantisipasi terbatasnya anggaran bantuan, Kota Bogor menggalakkan program Jaga Asa. Program ini mendorong agar masyarakat yang ekonominya baik, dapat mengasuh keluarga yang kurang mampu. Donatur Jaga Asa ini berasal dari keluarga mampu dan mau, termasuk para ASN. “Diharapkan yang mampu ini mau membantu,” ujar Kepala Bappeda Kota Bogor.
Upaya inovasi juga dilakukan Kabupaten Banggai. Beberapa langkah penanggulangan dampak pandemi ini, seperti melakukan operasi pasar murah, pemberian jaminan sosial langsung ke masyarakat, dan program lainnya.
Sebagai informasi, webinar nasional ini diikuti oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota. kepala badan litbang daerah/opd yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota, kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota, peneliti BPP Kemendagri dan daerah, ASN Badan Badan Litbang Kemendagri, mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.
Di akhir acara, Agus Fatoni mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta dukungan yang diberikan Kemenristek/BRIN. Kemendagri lanjutnya, juga menggelar lomba inovasi daerah, ihwal penyiapan tatanan kehidupan normal baru produktif dan aman Covid-19 di tujuh sektor. Ia mengimbau, agar pemerintah daerah dapat turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika