Rabu 03 Jun 2020 19:16 WIB

PKK Jabar: Pastikan Desa dan Kelurahan Buka Dapur Umum

Pemprov Jabar memberikan bantuan 100 kilogram beras per kelurahan dan desa

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Layanan dapur umum untuk Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang didirikan Pemprov Jawa Barat di masa tanggap darurat Covid-19 terus berjalan.
Foto: istimewa
Layanan dapur umum untuk Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang didirikan Pemprov Jawa Barat di masa tanggap darurat Covid-19 terus berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Layanan dapur umum untuk Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang didirikan Pemprov Jawa Barat di masa tanggap darurat Covid-19 terus berjalan. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) sekaligus Ketua Umum Jabar Bergerak, Atalia Praratya Ridwan Kamil, pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan desa/kelurahan atau kecamatan di seluruh Jabar membuka dapur umum dan menjalankannya dengan baik.

“Kami hadir, sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, untuk memastikan bahwa dapur umum di kabupaten/kota di Jawa Barat berjalan dengan baik dan ini untuk memastikan bahwa tidak boleh ada warga Jawa Barat yang kelaparan, karena mereka mengalami yang namanya darurat pangan,” ujar Atalia, dalam keterangan resmi, Rabu (3/6).

Untuk mendukung gerakan dapur umum ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan berupa 100 kilogram beras perkelurahan/desa. Namun, Atalia meminta bantuan beras tersebut diberikan kepada masyarakat sudah dalam bentuk nasi atau nasi bungkus.“Jadi, berasnya tidak boleh dibagikan dalam bentuk beras. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tempatnya jauh, tidak memungkinkan (bantuan) ditempatkan di titik kantor kepala desa atau kelurahan, itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing tetapi tetap harus dilakukan,” paparnya.

Atalia pun, ingin memastikan bahwa dapur umum di setiap daerah konsisten dilaksanakan agar tidak ada warga Jabar yang kelaparan di tengah pandemi Covid-19. "Yang paling penting adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan dengan konsisten untuk meminimalisir rawan pangan di daerah masing-masing. Karena dampak ekonomi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Dapur umum dan Gasibu sendiri merupakan instrumen yang melengkapi sembilan pintu bantuan sosial pemerintah, Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos)dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagikabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Namun, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu Bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota kabupaten," kata Emil. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement