REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian terkait, dan sejumlah pemerintah daerah (pemda) melakukan penandatanganan dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabotabek dan Cianjur. Kegiatan dilakukan secara virtual pada Selasa (2/6).
Penandatangan diikuti secara virtual oleh Mendagri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR, Menteri ATR, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati dan Wali kota Bogor, Bupati dan Wali kota Bekasi, Wali Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Wali kota Depok, serta Plt Bupati Cianjur.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah banjir dan longsor adalah salah satu bencana untuk daerah Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) ini terkait antara satu daerah dengan daerah lainnya," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam siaran persnya, Selasa (2/6).
Menurut dia, terdapat keterkaitan yang kuat atas bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut dengan daerah lainnya. Dengan demikian, perlu penanganan secara orkestra melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, bukan dilakukan secara parsial.
"Karena apa yang terjadi di daerah hulu berpengaruh besar terhadap daerah tengah dan daerah hilir. Apa yang dilakukan daerah hilir juga sangat penting karena berpengaruh juga kepada daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan kebersamaan upaya kerjasama antar daerah," kata Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat dengan berbagai kepala daerah, di mana penekanannya terkait pentingnya kerja sama terpadu antar daerah hulu, tengah, dan hilir. Di satu sisi, Bappenas telah menginisiasi dengan berbagai kementerian/lembaga.
Tito mengatakan, Kemendagri akan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga memerlukan intervensi atau langkah-langkah dari pusat untuk mendukung kerja sama dan integrasi di daerah.
"Hanya melalui langkah-langkah integrasi ini upaya penanganan secara komprehensif bisa dilakukan," lanjut Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika