REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melalui Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat yang digelar BPJS Kesehatan, Indonesia kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke tingkat internasional. FPGH adalah forum yang diluncurkan oleh 7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006 di New York.
“Tujuan FPGH adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral. FPGH ini merupakan inisiatif bersama 7 negara, bukan dibentuk oleh WHO atau PBB. Namun FPGH rutin menggunakan platform WHO dan PBB utk mengeluarkan joint statements atau resolutions. Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Selasa (02/06).
Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat. Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH, BPJS Kesehatan diberikan kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.
Fachmi mengatakan bahwa selaras dengan tema yang diusung FPGH tahun 2020 yaitu Affordable Heath Care For All. Pertemuan kali ini menitikberatkan pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta," ungkap Fachmi.
Menurut Fachmi, pertemuan ini merupakan realisasi atas keinginan negara-negara anggota FPGH untuk memastikan perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua warga negara melalui pendekatan multisektoral melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.
“Semoga pertemuan ini menjadi dasar kerja sama yang nyata antara organisasi jaminan sosial negara-negara anggota FPGH untuk berkontribusi merealisasikan Affordable Heath Care For All,” ucap Fachmi.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah alternatif kerja sama di masa mendatang antara organisasi asuransi kesehatan nasional dari negara-negara anggota FPGH dalam menyediakan jaminan sosial yang berkelanjutan untuk memastikan warga negaranya memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terlindungi dari biaya besar akibat perawatan kesehatan.
Sementara itu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kama Pradipta mengatakan bahwa pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarnegara penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk untuk saling berbagi pengalaman dan best practice sharing.
“Keberadaan jaminan kesehatan saat ini sangat penting, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Kami mohon dukungannya untuk bersama saling memperkuat sistem jaminan kesehatan selama pandemi, serta mengantisipasi kemungkinan ke depan terkait munculnya tantangan baru dalam sistem jaminan kesehatan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika