Selasa 02 Jun 2020 11:43 WIB

Daerah Lumbung Pangan Jatim Diharap Jaga Produktivitas

Enam daerah lumbung pangan diminta tetap jaga produktivitas di tengah pandemi

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Foto: Dok. Istimewa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah yang menjadi lumbung pangan di wilayah setempat, untuk tetap menjaga produktivitas di tengah pandemi Covid-19. Enam daerah yang dimaksud adalah Bojonegoro, Jember, Ngawi, Nganjuk, Tuban, dan Tulungagung

Apalagi, keenam daerah dimaksud bukan saja menjadi lumbung pangan di Jatim, tapi juga nasional. Khofifah mengingatkan, selain di tengah pandemi, musim tanam yang berlangsung pada April-September 2020, juga telah memasuki musim kemarau

"Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 agar tetap dapat dimaksimalkan,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (2/6).

Khofifah menjelaskan, instruksi tersebut didasari arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia.

“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan  termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” ujar Khofifah.

Persiapan masa tanam yang dimaksud Gubernur Khofifah dalam hal ini salah satunya adalah kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu, pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” kata Khofifah.

Khofifah juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK. Tujuannya agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi .

“LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement