REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini agar berdampak pada pelayanan publik yang makin baik.
Wapres menjelaskan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut adalah menetapkan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi dari negara lain yang sudah berhasil. Ma'ruf mengatakan, tim perlu mencontoh negara-negara yang karakternya serupa dengan Indonesia yang berhasil meningkatkan pelayanan publik.
"Kita ingin mencoba, mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Maka, seperti apa dan bagaimana kemungkinan Indonesia itu menerapkan pola-pola itu," kata Ma'ruf saat telekonferensi dengan jajaran TIRBN, Kamis (28/5).
Ma'ruf menilai Indonesia perlu mencontoh negara-negara dengan karakter serupa dengan Indonesia yang berhasil meningkatkan pelayanan publik. Nantinya, contoh tersebut kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.
"Karena itu, mana yang harus kita mulai, dari mana. Kemudian, juga mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan," ujar Ma'ruf.
Nantinya, keberhasilan reformasi birokrasi tecermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang makin baik. Karena itu, ia mendorong upaya perbaikan dalam mereformasi birokrasi agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di Indonesia.
"Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini, [hal ini] tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi," katanya.
Ia pun berharap agar hasil pertemuan hari ini dapat membawa manfaat bagi negara pada umumnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya meskipun pertemuan secara fisik masih terhalang karena adanya pandemi Covid-19. "Tapi, mudah-mudahan walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi pertemuannya tetap membawa manfaat untuk bagaimana melakukan upaya-upaya, perbaikan-perbaikan dalam rangka mereformasi birokrasi," kata dia.
Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengungkapkan bahwa reformasi briokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
"Target kita sampai dengan tahun 2025 adalah membangun birokrasi kelas dunia. Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan memiliki standar kelas dunia," ujar Eko.
Eko memprediksi pada masa mendatang masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan, dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Karena itu, TIRBN melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi.
"Terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan, menguatnya artifcial intellegence, big data, dan pelayanan daring akan menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan di masa datang. Termasuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data yang lebih valid," katanya menambahkan.
Terkait transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini yang dapat dilakukan, terutama dalam menjawab tantangan perubahan zaman. "Setidaknya ada empat transformasi yang dibutuhkan oleh governance, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta re-regulasi," ujarnya.
TIRBN adalah tim yang bertugas memberikan saran pemecahan masalah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. TIRBN dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.
Melalui telekonferensi, yang hadir bersama Eko Prasodjo adalah para anggota TIRBN, yaitu Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Haris Turino, JB Kristiadi, dan Wila Chandrawila Supriadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika