REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moeldoko dan Fadli Zon yang selama ini menjadi Ketua Umum HKTI dari dua kubu HKTI yang berbeda, sepakat untuk mengakhiri dualisme kepengurusan organisasi. Diketahui, dualisme kepengurusan HKTI telah terjadi selama 10 tahun terakhir.
“Sudah waktunya HKTI bersatu kembali untuk memikirkan masa depan petani dan pertanian,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Kedua pimpinan baru HKTI ini melihat kesejahteraan petani dan pertanian menjadi tugas bersama dan keduanya sepakat menyisihkan konflik yang berlarut. Moeldoko dan Fadli Zon pun sepakat menyatukan kembali HKTI demi kepentingan yang lebih luas yakni kesejahteraan petani Indonesia.
“Sekitar 30 persen tenaga kerja ada di sektor pertanian. Pascapandemi Covid-19, sektor pertanian sangat memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder,” kata Moeldoko.
Bagi Moeldoko, Fadli Zon bukanlah sosok yang baru dikenalnya, ia mengenal Fadli Zon bahkan saat dirinya masih berpangkat kolonel.
“InsyaAllah chemistry kami sudah teruji,” kata Moeldoko.
Fadli Zon dalam kesempatan terpisah mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Moeldoko.
"Sudah diskusi dan dialog dengan Pak Moeldoko tentang reunifikasi HKTI yang 10 tahun terpisah. Kita segera dibentuk tim kerja untuk penyatuan dua organisasi petani HKTI," kata Fadi Zon.
Fadli Zon pun berharap langkah ini dapat memajukan dan memperkuat kehidupan petani Indonesia. Islah juga diharapkan bisa berdampak baik, tidak hanya untuk HKTI, tetapi juga untuk para petani dan masyarakat Indonesia.
Dualisme kepengurusan HKTI bermula dari konflik internal dalam tubuh HKTI antara Prabowo Subianto dengan Oesman Sapta Odang. Proses dualisme ini sampai ke Mahkamah Agung (MA) dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.
Namun, Oesman tetap menyatakan diri sebagai pimpinan HKTI. Dualisme ini terus berlanjut ketika Prabowo memberikan mandat kepada Fadli Zon sebagai ketua umum dan Oesma Sapta memberikan amanat HKTI kepada Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
