Rabu 27 May 2020 00:14 WIB

Kepri Susun Strategi Pelaksanaan New Normal

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri menyusun pedoman new normal

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Sejumlah pengunjung mengikuti prosedur jaga jarak fisik dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki sebuah toko di mal. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri menyusun pedoman new normal. Ilustrasi.
Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Sejumlah pengunjung mengikuti prosedur jaga jarak fisik dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki sebuah toko di mal. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri menyusun pedoman new normal. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menyusun strategi dalam melaksanakan tatanan kehidupan baru atau dikenal dengan istilah new normal. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada Selasa Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, menyambut baik keputusan pemerintah dalam menetapkan wilayah itu sebagai salah satu proyek percontohan di Indonesia. Strategi yang disusun berkiblat pada protokol kesehatan meski aktivitas masyarakat dilonggarkan, seperti pengaturan aktivitas perekonomian dan agama.

Baca Juga

Aktivitas perekonomian seperti perdagangan dibuka. Namun pedagang dan konsumen harus melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

Selain itu, khusus untuk kedai kopi meja dan kursi diatur agar tidak berdekatan sehingga konsumen tetap menjaga jarak. Pemilik kedai kopi juga wajib menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun.

"Kalau ada pemilik kedai kopi atau pedagang lainnya di pasar tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka dapat dikenakan sanksi. Mulai dari teguran hingga penutupan sementara," ujar pria yang juga Pelaksana Tugas Kadis Kesehatan Kepri.

Untuk aktivitas di tempat ibadah, Tjetjep mengemukakan aktivitas di tempat ibadah dapat dilaksanakan. Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Contohnya, shalat berjamaah di masjid tetap harus menjaga jarak dan jamaah menggunakan masker.

"Bagi warga yang mengalami batuk, pilek, dan demam tidak boleh beribadah di masjid atau tempat ibadah lainnya," tuturnya.

Pembukaan aktivitas di rumah ibadah khususnya di masjid untuk mencegah konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik itu jika terjadi secara masif dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. "Tentu ini kondisi yang tidak diinginkan," kata Tjejep.

Tjejep mengemukakan regulasi terkait new normal secara teknis diproduksi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Posisi Pemprov Kepri mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tatanan kehidupan yang baru. Dalam regulasi itu akan diterapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

"Untuk membuahkan hasil yang positif dan maksimal, seluruh elemen masyarakat wajib menaatinya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement