REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti tingginya angka pemudik yang kembali ke Ibu Kota. Pemerintah diminta dapat mengantisipasi arus balik mudik Lebaran ini dengan melakukan screening atau pemindaian terhadap terkait Covid-19.
"Mereka yang masuk lagi ke kota tujuan, harus betul-betul di-screening. Selain itu, mereka juga harus dikarantina selama 14 hari. Prosedur ini adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan demi keamanan dan kesehatan mereka juga warga sekitarnya," kata Saleh saat dihubungi Republika, Selasa (26/5).
Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menyebut, keluar masuknya warga atau masyarakat dari kota ke desa dan sebaliknya adalah tantangan berat dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Apalagi, mereka yang lalu lalang tidak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan.
"Mereka pergi ke daerah tanpa status yang jelas, begitu juga mereka kembali ke kota tanpa screening sebagaimana mestinya," ujar dia.
Menurut Saleh, arus mudik yang terjadi cukup besar. Itu terjadi sebelum adanya larang mudik secara resmi. Setelah Lebaran ini, warga dipastikan ingin kembali lagi ke kota tempat mereka mencari nafkah. "Ini yang tentu akan repot," ujar dia.
Ia pun mengingatkan, agar pemerintah tidak menganggap mereka yang dari daerah tidak mungkin membawa covid-19. "Bisa saja, di daerah pun mereka terpapar. Karena itu, karantina bagi mereka wajib dilakukan. Ini adalah konsekuensi logis dari pilihan mereka untuk mudik tahun ini," ujar dia.
Bagi masyarakat sendiri, Saleh pun mengingatkan, perlunya kesadaran masing-masing. Jika pemerintah tidak memeriksa dan mengkarantina mereka, masyarakat sendiri diharapkan dapat melakukan karantina rumah (self isolation) selama 14 hari.
"Semoga semuanya sehat dan setelah itu bisa kembali beraktivitas. Namun, jika ada gejala sakit, tentu diharapkan dapat segera dibawa ke rumah sakit," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika