REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan data perangkat lunak (soft file) dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 aman, tidak terjadi peretasan. Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan data server dari Kamis (21/5) malam, dan tidak menemukan adanya peretasan.

"Kondisi soft file DPT Pemilu 2014 di KPU aman, tidak kena hack atau bocor atau diretas. KPU RI sudah melakukan pengecekan terhadap data tersebut, KPU juga sudah melakukan langkah aktif dengan pihak terkait, BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri," ujarnya.

Kemudian, jenis data dengan portable document format atau PDF menurut Viryan merupakan data yang diserahkan kepada pihak eksternal sesuai dengan ketentuan Undang-undang tahun 2012. Hal itu, menurutnya diatur dalam pasal 38 ayat 5 yang mengatur KPU kabupaten kota wajib memberikan salinan datar pemilih tetap kepada partai dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam betuk format yang tidak bisa diubah.

"Jadi data DPT di KPU tidak kena hack," tegasnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan DPT Pemilu 2014 tidak sampai 200 juta jiwa seperti klaim peretas yang diunggah salah satu akun media sosial pada Kamis 21 Mei 2020 kemarin, melainkan DPT tersebut jumlahnya 190 juta jiwa. Sebelumnya, pada Kamis 21 Mei 2020 peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini. "Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika