REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako akan diberikan kepada masyarakat di seluruh daerah sampai September 2020. Bansos sembako ini diberikan masih dengan skema sama, tetapi bansos uang tunainya akan dikurangi sebesar Rp 300 ribu. Pengurangan ini dilakukan karena nantinya terdapat program-program pemulihan ekonomi.
"Untuk bansos tunai dan sembako ini awalnya hanya sampai Juni. Tapi, kemarin Ibu Menkeu di rapat kabinet memberikan persentasi dan mengusulkan agar bansos ini dilanjutkan sampai September 2020. Skemanya tetap sama, tapi untuk uang tunainya dikurangi menjadi Rp 300 ribu dari Rp 600 ribu. Pengurangan tersebut dilakukan karena saat ini ada program pemulihan ekonomi," katanya dalam Bincang Khusus RRI yang bertajuk "Bansos Disiapkan Sampai Juni". "Tapi, diusulkan lanjut dari Juli sampai September 2020 dengan skema yang berbeda," katanya, Jumat (22/5).
Kemudian, ia menjelaskan, program pemulihan ekonomi itu seperti ada subsidi pinjaman bunga untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program tersebut akan berjalan setelah lebaran. Maka dari itu, nantinya pada Juli sampai September 2020 indeks bansosnya akan dikurangi.
Ia melanjutkan, tumpang-tindih dalam memberikan bansos kepada masyarakat adalah hal yang wajar. Namun, kalau memang yang tumpang-tindih ditemukan, ia akan memperbaikinya pada tahap berikutnya. Sebab, ia sekarang lebih memilih kecepatan daripada ketepatan.
"Mudah-mudahhan tidak tumpang-tindih. Kalau saya jawab 100 persen tidak mungkin tumpang-tindih, saya kira tidak mungkin. Sekali lagi, kalau boleh memilih cepat atau tepat, saya memilih cepat sekarang. Kalau ada yang tumpang-tindih, satu atau dua bisa kami perbaiki di tahap berikutnya," kata dia.
Ia berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak pemerintahan saat pandemi Covid-19. Dengan kerja sama yang baik, pandemi ini akan cepat selesai. "Kami di pemerintahan bekerja keras membantu masyarakat. Marilah kami tingkatkan rasa solidaritas agar pandemi Covid-19 segera selesai," kata dia.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang prosedur pembagian bantuan sosial di lapangan masih berbelit. Hal ini yang membuat masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) terpaksa belum tersentuh bantuan sampai saat ini. Demi mengatasi hal ini, Jokowi meminta jajarannya memangkas prosedur agar pembagian bansos bisa dipercepat.
"Sekali lagi, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Selasa (19/5).
Presiden mengingatkan, penyederhanaan aturan tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Yang terpenting, menurut dia, adalah bagaimana praktik di lapangan bisa menunjukkan adanya percepatan pembagian bansos.
Pemerintah memang dikejar target untuk segera merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Lebaran tiba. Angka tersebut lebih rendah dari target jumlah KPM yang seharusnya, yakni 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, sebanyak 700 ribu KPM lainnya akan menerima BLT setelah Lebaran. Alasannya, lokasi tempat tinggal mereka cukup sulit dijangkau oleh petugas pos yang akan mengantarkan bantuan sosial tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan."Perlu saya sampaikan, insya Allah 5 hari terakhir jelang Lebaran kami akan lakukan penyaluran bansos besar-besaran. Dari target misalnya Kemensos jumlah target 9 juta (keluarga), yang akan kami salurkan sekitar 8,3 juta selama 5 hari ini," ujar Muhadjir selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (18/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
