REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa hari belakangan ini, media sosial diramaikan dengan munculnya tagar #IndonesiaTerserah. Anggota DPR RI menilai tagar itu muncul sebagai bentuk dari kritik dan kekecewaan masyarakat.
Anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut, tagar itu muncul sebagai kritik terhadap kondisi saat ini dan sebagai bentuk pengingat pada pemerintah. Menurut Saleh, masyarakat menyoroti inkonsistensi pemerintah pada aturan yang mereka tetapkan.
"Misalnya itu tadi, ada yang ingin melonggarkan PSBB tapi ada juga yang ingin mengetatkan PSBB. Belum lagi konsistensi antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah," kata Saleh saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (19/5).
Akibat inkonsistensi dan ketidaktegasan itu, pusat keramaian tetap dipadati publik. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus McD Sarinah, Jakarta dan kepadatan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dalam beberapa waktu belakangan.
"Ada banyak contoh lain yang menurut saya dalam 'Indonesia Terserah', dan itu merupakan bagian dari kritik yang disampaikan pada pemerintah. Artinya kalau Indonesia Terserah ya terserah kamu saja mau diapain gitu. Kita ya begini begini saja," ujar Politikus PAN ini.
Pada dasarnya, kata Saleh, masyarakat ingin mengingatkan pemerintah bahwa mengurus persoalan Covid-19 ini tidak gampang. Masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah. Namun, mereka tidak mendapatkan itu dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Sehingga, lanjut Saleh, kekecewaan dan kritik kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan serta keadaan yang masyarakat alami saat ini diluapkan dalam ekspresi di media sosial.
"Itu kan artinya mereka mengatakan Indonesia Terserah ya terserah kamu saja mau bagaimana. Kalau terserah itu sudah seperti tidak ada aturan. Padahal aturan banyak, itu kan dua hal yang bertentangan. Aturan banyak, tapi aturan banyak itu tidak diterapkan dengan benar artinya terserah," kata Saleh.
Anggota Fraksi Demokrat DPR-RI Didik Mukrianto menyoroti inkonsistensi atas kebijakan Kementerian atau lembaga dalam penerapan PSBB. Akibatnya, PSBB tak berjalan maksimal, ditunjukkan masih ramainya pasar, bandar udara dan tempat publik lainnya.
"Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, qpalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya," kata Didik melalui pesan singkatnya.
Anggota Komisi III DPR RI. Itu meminta pemerintah merapatkan barisan dan menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19. Ia meminta Jokowi menyetop dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu.
Sebaiknya, kata Didik, pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Pemerintah diminta membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama.
Setelah itu, pemerintah memastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan mendapat kejelasan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
