REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Hal ini dilakukan untuk menekan angka Ketimpangan jumlah pasokan rumah dengan permintaan (backlog) perumahan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko mengatakan, saat ini di daerahnya masih ada 720 ribu backlog dari sisi kepemilikan dan 530 ribu dari sisi kepenghunian yang tersebar di sejumlah kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
Menurut Arief, tingginya angka backlog di Jawa Tengah disebabkan oleh faktor ekonomi. "Ini menjadi tantangan, apakah akan diselesaiakan seluruhnya dalam waktu dekat atau perlu prioritas,” katanya, di Semarang, Kamis (14/5).
Guna menjawab tantangan tersebut, lanjutnya, Pemprov Jawa Tengah sebenarnya telah mendorong program penyediaan hunian (rumah) berbasis komunitas untuk masyarakat di Jawa Tengah.
Program rumah berbasis komunitas ini disiapkan bagi masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki lahan. Syaratnya punya komitmen untuk melakukan pembangunan bersama dan nanti pemerintah memberikan bantuan sosial, berupa material.
Program tersebut, masih jelas Arief, sedianya sudah akan berjalan pada tahun 2020 ini. Namun, sampai saat ini masih terkendala oleh pandemi Covid-19 hingga belum sempat dimulai. "Karena membangunan rumah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga swasta dan masyarakat," jelasnya.
Di lain pihak, Kepala Disperakim juga mengungkapkan, BNI Syariah juga siap mendukung Pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan satu juta rumah, melalui penyelenggaraan 'Tunjuk Rumah'.
Tunjuk Rumah adalah program yang ditujukan bagi calon nasabah, terutama generasi milenial, yang ingin memiliki rumah idaman yang sesuai dengan keinginannya. Milenial hanya perlu menunjuk salah satu rumah atau apartemen yang diinginkan dan sudah tersedia oleh developer yang sudah bekerjasama dengan BNI Syariah.
Kelebihan program tunjuk rumah dibanding program lain adalah adanya harga spesial atau tarif khusus, berupa cicilan tetap sampai akhir serta beberapa kemudahan lainnya. "Antara lain bebas biaya administrasi, bebas biaya KPR dan bebas biaya taksasi," jelasnya.
Hal ini diamini Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi. Target program Tunjuk Rumah di antaranya adalah karyawan perusahaan yang sudah mempunyai fix income atau penghasilan tetap.
Ia pun berharap program Tunjuk Rumah ini dapat mempermudah calon nasabah terutama (kaum milenial) dalam memiliki rumah. Hal ini sekaligus dapat mendorong peningkatkan kinerja pembiayaan, khususnya oleh BNI Griya iB Hasanah.
Untuk saat ini, ada sekitar 1.000 developer aktif yang bekerjasama dengan BNI Syariah. Hingga 9 April 2020, perolehan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah melalui program Tunjuk Rumah telah mencapai Rp 766,7 miliar.
Daerah terbesar penyerapan program Tunjuk Rumah yaitu wilayah Jabodetabek. Adapun target program Tunjuk Rumah sampai dengan akhir periode tahun 2020 ini diharapkan bisa mencapa Rp 1,4 triliun.
"Untuk mendorong capaian target tersebut, BNI Syariah juga mengoptimalkan pemasaran melalui cabang, gathering developer, media sosial serta media online," ujar Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika