REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengingatkan kepada para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial RI untuk membeli kebutuhan pokok. BLT tersebut bukan untuk membeli yang lain, misalnya barang elektronik.
"BLT yang diterima per KK itu sebesar Rp 600 ribu per bulan, bahkan dibayarkan langsung untuk tiga bulan, sehingga jumlahnya cukup besar," kata Matnor Ali usai menyaksikan penyerahan BLT yang mulai disalurkan pada hari ini, Senin (11/5) kepada 15.879 Kepala Keluarga (KK) kategori miskin di Banjarmasin.
Karena penerima BLT ini memegang uang yang cukup besar, politikus Partai Golkar itu mengingatkan jangan langsung dihabiskan. Dia mengimbau untuk dimanfaatkan membeli bahan pokok, selebihnya disimpan untuk persiapan akan datang. "Jangan langsung dihabiskan, misalnya beli alat elektronik, ini kurang bermanfaat pada saat ini," ujarnya.
Matnor Ali mengatakan kebutuhan bahan pokok sangat penting, karena masa wabah virus COVID-19 tidak dapat diprediksi pasti kapan berakhirnya. Dimana masa-masa ini sangat sulit secara ekonomi.
"Jadi pemerintah juga harus terus menyosialisasikan untuk penanganan Covid-19 ini, termasuk untuk warga yang tidak mampu agar memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya dan harus bijaksana," papar Matnor Ali.
Ia mengatakan wakil rakyat akan ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, sehingga betul-betul tepat sasaran. "Memang data yang valid penerima BLT ini sudah terverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin, tapi patut diperhatikan juga kemungkinan ada yang tercecer," tuturnya.
Dia mengatakan, dari rapat komisi IV dengan dinas sosial kota beberapa kali, warga yang patut dibantu karena ekonominya sangat rendah jumlahnya lebih dari 50 ribu KK. Apalagi saat musibah wabah virus Covid-19 ini, diperkirakan meningkat, karena banyak potensi warga miskin baru akibat kehilangan pekerjaan.
"Memang dari pemerintah kota juga menyiapkan bantuan sosial sekitar 52 ribu paket sembako ditambah uang tunai Rp 250 ribu per KK. Ini juga akan kita awasi dan pantau penyalurannya agar tepat sasaran," ujarnya.
Matnor Ali mengharapkan tidak ada gejolak di masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Ekonomi yang lagi sulit ini diakuinya rawan terjadi gesekan. Karena kesulitan ekonomi yang merata di masyarakat.
"Jadi harus betul-betul didata dengan baik dan disosialisasikan dengan gencar agar penerimanya yang betul-betul membutuhkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika