REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah mendata pedagang binaan di lokasi binaan terdampak pandemi Covid-19. Dari data terakhir sekitar 13.336 pedagang UMKM yang sangat terdampak karena lapak lokasi binaan mereka ditutup selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pendataan dan verifikasi dilakukan terhadap 13.336 pedagang binaan yang tersebar di 20 lokasi binaan (lokbin) dan 201 lokasi sementara (loksem) di Jakarta. Hasilnya, diusulkan sebanyak 8.617 pedagang untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).
"Kami sebatas mendata dan menginventarisasi pedagang binaan terdampak Covid-19. Kami sudah prioritaskan pedagang binaan yang pantas menerima bansos," ujar Ratu, Senin (11/5).
Ratu menjelaskan, berdasarkan data Dinas PPKUKM DKI Jakarta sebanyak empat lokbin dan 23 loksem tutup atau tidak beroperasi per tanggal 21 April 2020 karena pandemi Covid-19 ini. Adapun jumlah yang tidak berjualan dari total 13.336 pedagang lokbin dan loksem terdata sebanyak 6.594 pedagang atau 49 persen dari total pedagang binaan di Jakarta tersebut.
"Setelah dilakukan pendataan berdasarkan klasifikasi yang prioritas dibantu kami menyaring menjadi 8.617 pedagang di lokbin dan loksem. Selain itu, ada yang di tempat wisata, GOR, hingga terminal sebanyak 2.557 pedagang," ujarnya.
Untuk mengurangi dampak ekonomi yang lebih parah bagi pelaku UMKM, sebenarnya Pemprov DKI berupaya membantu penjualan melalui cara online atau daring. Ratu mengakui para pendamping UKM dan IKM binaan atau Jakpreneur di kecamatan juga telah melakukan konsultasi maupun mendamping para binaan mereka secara daring.
"Kami sudah membantu menyebarluaskan produk-produk melalui media sosial dan marketplace. Pelatihan online dan konsultasi juga dilakukan bagi pedagang IKM binaan secara daring," jelasnya.
Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta sudah berkolaborasi dengan beberapa marketplace yang ada seperti, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, dan Shopee untuk membantu memasarkan produk-produk UKM dan IKM binaan. "UKM dan IKM binaan Dinas PPKUKM DKI Jakarta tidak dipungut biaya ketika bergabung dengan marketplace tersebut," katanya.
Ratu menambahkan, saat ini Dinas PPKUKM akan mengembangkan aplikasi e-Order untuk dapat dimanfaatkan oleh umum, bukan hanya internal Pemprov DKI Jakarta saja. Tujuannya, untuk membantu pemasaran produk UKM dan IKM binaan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"e-Order akan terbuka untuk umum karena selama ini sebatas untuk pengadaan makan minum di lingkungan Pemprov DKI. Kami sedang bicarakan dengan BPPBJ agar lebih bisa melebarkan sayap lagi membantu UKM dan IKM," ucapnya.
Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Barat, Nuraini Sylviana mencatat di Jakarta Barat sudah ada 9000an UMKM dan IKM yang terdampak akibat lesunya ekonomi semasa pandemi Covid-19. "Kami terus melakukan pendataan. Sampai saat ini yang mendaftar sudah ada 2.989 dari target 2.240 IKM. Sedangkan UKM sebanyak 6.338 dari target 9.968," ujarnya.
Nuraini mengatakan, pendataan dilakukan selain untuk penyaluran bansos juga untuk pelatihan e-commerce. Seperti cara membuat website, cara pemasaran melalui online, dan lain sebagainya. Pelatihan akan digelar segera setelah wabah Covid-19 selesai, agar pelaku UMKM dan IKM memiliki motivasi baru untuk kembali berusaha dan menggiatkan ekonomi kembali.
Ia menjelaskan, para pelaku IKM dan UKM yang ingin mendaftar bisa melalui website [email protected]. Pelatihan ini dimaksudkan, agar para pelaku usaha kecil tidak hanya mengandalkan pameran atau bazar, tetapi juga dapat memanfaatkan media online yang saat ini sedang berkembang pesat.
"Jika kondisi sudah kembali normal dan anggaran tersedia, maka pelatihan ini harus berjalan. Jadi kami terus melakukan pendataan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika