REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengusulkan agar pemerintah daerah (pemda) membuka pasar rakyat yang digelar di jalanan utama masing-masing daerah. Hal itu menyusul adanya keluhan dari masyarakat yang mengaku sulitnya mendapatkan makanan.
"Masyarakat sudah mulai ada yang mengeluhkan sulit mendapatkan telur, sulit mendapatkan ayam, sementara di daerah lain dibuang, telur dibuang, ayam dibuang, kenapa? pasarnya tutup, nggak ada," kata Doni dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19, Jumat (8/5).
Doni mengaku usulan tersebut sudah ia sampaikan ke Komisi VI DPR. Ia memahami bahwa pasar rakyat berbahaya lantaran sempit, kumuh dan rawan berdesakan. Oleh karena itu ia menyarankan agar pasar dipindahkan ke jalanan utama dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
"Kalau pasar rakyat ada, jalannya diatur, ada cuci tangan, semua pakai masker, bahkan sekarang pedagang kami bantu dengan face shield, pakai masker dari plastik, kami sekarang bergerak membagikan face shield ke pedagang," ujarnya.
Doni menambahkan, pasar rakyat serupa sudah dibuat di Salatiga dan di Sumatra Barat. Ia berharap hal serupa juga dibuat di daerah lain agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. "Kami ingin seluruh bupati, gubernur, walikota melakukan upaya yang sama," tuturnya.
Ketua Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Muhaimmin Iskandar sepakat bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah upaya untuk terus hidup dengan berbagai cara. Usulan pasar rakyat tersebut menurutnya membuat masyarakat harus bergeser ke masyarakat yang mampu bertahan hidup dengan keadaan apapun.
"Mungkin sudah mulai arah ke sana meskipun sulit dan harus hati-hati, tapi bahwa penanganan yang dilakukan Pak Doni dan teman-teman semua sungguh-sungguh ini sangat mulia dan terus jadi bagian dari apa yang jadi tugas cepat kita menangani hal-hal itu," ujar Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika