jatimnow.com - Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq, terlibat perang mulut dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar.
Keduanya bersitegang melalui media sosial tentang bantuan langsung tunai untuk korban terdampak pandemik Virus Corona.
Kedua pemimpin itu saling menyalahkan. Bupati Thoriq yang merupakan politisi PKB itu meminta Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk tidak menyalahkan menteri.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau Cak Thoriq yang sedang marah itu beredar di WhatsApp (WA) dengan durasi 4 menit 37 detik.
"Bupati Bolaang Timur ingat itu. Kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan," kata Bupati Thoriq dalam video yang diterima redaksi, Selasa (5/5/2020).
"Jangan menyalahkan menteri dan jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus," imbuhnya.
Bupati Thoriq kemudian menunjukkan data penerima Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT DD) di Lumajang. Ia mencontohkan ada KK (Kepala Keluarga) yang terdampak yang belum terdata BLT DD maka diganti dengan beras.
"Prinsipnya yang mendapat beras atau BLT dapat diganti bila tidak sesuai atau yang tidak tepat sasaran. Saya tentu kecewa dengan adanya bupati menyebut menteri bodoh. Menteri semuanya kerja keras termasuk kita," ujarnya.
"Menteri di semua kementerian melakukan yang terbaik. Inovasi program yang turun langsung ke masyarakat. Dana semua transparan dipampang di masjid dan tempat umum. Bila ada yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya bisa dievaluasi atau dirubah melalui musyawarah desa," lanjutnya.
Screenshot video YouTube Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar
Sedangkan Bupati Sehan Salim Landjar videonya beredar di YouTube dengan judul 'Bupati Boltim Tantang Bupati Lumajang Cak Tohriq'.
Dalam video yang berdurasi 3 menit 57 detik itu, Bupati Boltim tidak mau kalah.
"Itu kan diatas 12 persen miskinnya. Di Lumajang kan banyak peminta-minta, kalau kita kan tidak ada satu pun. Beda dong. Saya bicara regulasi. Yang kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Dalam surat edaran (SE) Menteri Sosial kita diberi kuota 4446. Kita rekrut gampang yang sulit itu untuk menerimakan dipersyaratkan harus membuka rekening," katanya.
"Lha di situ juga saya protes. Rakyat terima Rp 600 ribu tapi rakyat harus keluarkan uang Rp 250 ribu sampai Rp 450 ribu. Pergi pulang ke bank Rp 200 ribu, buka rekening bank Rp 150, kalau dapat lagi ambil duitnya," lanjutnya.
Menurutnya, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30 buah. Kalau 4446 buah rekening bank maka diperlukan 5 bulan.
"Mangkanya saya mencak-mencak itu ada dua hal pertama kayaknya saya tidak boleh berikan beras tapi BLT nya belum datang. Untuk Bupati Lumajang anda perlu ingat anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan saya beri beras premium dan saya tidak potong dari PNS," papar dia.
Dia mengaku tidak mau memotong gaji PNS karena itu merupakan hak keluarganya.
"Itu milik keluarganya mangkannya saya tidak potong. Kalau anda kasih 5 kilo udah rasanya deh. Kalau saya tidak. Bahkan ibu-ibu yang diberi supermi dan beras 5 kilo, saya kasih 2 juta. Perempuan 65 tahun ke atas saya kasih 2 juta dalam JHT dan beras 10 kilo. Ini sudah tahun ke 4. Rasanya lucu saja dengan bupati itu Urus saja rakyatmu. Kalau dengan menteri biarkan saya berdebat dengan menteri supaya ada bantuan dari pusat masak rakyat miskin keluar uang lebih dari separuh," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika