REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruhnya kepala sekolah swasta di Jambi sepakat akan merumuskan pengurangan SPP tersebut dan dalam waktu dekat akan diputuskan. Perumusan ini setelah seluruh kepala sekolah TK, SD dan SMP swasta di Kota Jambi dikumpulkan, di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi.
Kepala sekolah dikumpulkan untuk menindak lanjuti surat edaran Wali Kota Jambi terkait kebijakan untuk meringankan SPP pada siswa yang ada di sekolah swasta. "Seluruh kepala sekolah TK, SD dan SMP swasta sengaja dikumpulkan pihaknya untuk menanyakan kesiapan sekolah swasta terhadap imbauan yang sudah dikeluarkan," kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Senin (4/5).
Terkait nominal yang akan dipotong, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing sekolah. Perumusan pemotongan SPP tersebut dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat kota Jambi terkait kebijakan dunia pendidikan pada sekolah swasta.
Selama satu pekan, sekolah-sekolah swasta di kota itu diberikan kesempatan untuk merumuskan pengurangan SPP tersebut. “Nanti akan kami umumkan, sekolah apa dan potongannya berapa, semua keringanan ini tanpa melihat keluarga mampu dan tidak mampu, semua sama,” kata Syarif Fasha.
Fasha menjelsakan Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Salah satu poinnya bisa membayar honor guru,” katanya.
Kepala SMP Xaverius 1 Kota Jambi Markus Wahyudi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti imbauan walikota terkait dispensasi SPP. Pihak yayasan nantinya akan menyesuaikan besaran dispensasi tersebut.
"Berapa besarannya nanti kita sesuaikan," kata Markus.
Kepala SD Pertiwi 1 Azizah mengatakan hal yang sama. Saat ini, pihaknya tak kesulitan lagi dalam melakukan dispensasi SPP kepada siswa.
Sebab, sekolahnya merupakan sekolah swasta gratis yang dibiayai oleh pemerintah. "Total murid SD kami ada 406, hanya 27 yang bayar SPP, nanti yang 27 ini apakah akan di geratis-kan atau biaya SPP nya di potong sebagian, karena merupakan siswa mampu," kata Azizah.
Untuk memberi honor guru, pihaknya akan mengupayakan menggunakan dana BOS. "Kami hanya andalkan dana BOS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika