Ahad 03 May 2020 01:13 WIB

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Covid 19

Pemerintah mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid 19.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Profesor Muhadjir Effendy memberikan kajian secara dalam jaringan (daring) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Foto: dok. Humas UMM
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Profesor Muhadjir Effendy memberikan kajian secara dalam jaringan (daring) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid 19). Hal itu agar masyarakat yang sangat membutuhkan bisa langsung merasakan manfaat dari bansos.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), per 1 Mei 2020, penyaluran bansos presiden telah disalurkan kepada 462.419 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 48,8 persen dari total sasaran penerima yang sebanyak 947.126 keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga

"Hari ini kita mempercepat bantuan presiden untuk sembako di wilayah DKI dan Bogor Depok Tangerang Bekasi. Insya Allah untuk DKI target penyaluran kita hari ini bisa lebih dari 60 persen," ujarnya saat melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek stok sembako di gudang Carrefour MT Haryono, Jakarta Selatan, Sabtu (2/5).

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK mengatakan bahwa untuk mempercepat penyaluran bansos, pemerintah telah menambah jumlah gudang stok penyimpanan sembako untuk bansos presiden dari lima menjadi 12 gudang. Diantaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

"Kita harapkan stoknya tidak terlambat lagi dan bisa dipercepat. Mudah-mudahan dalam dua hari penyaluran bansos presiden untuk DKI gelombang satu ini bisa selesai," katanya.

Menurut Muhadjir, daerah di DKI Jakarta yang masih rendah tingkat penyalurannya ialah Jakarta Barat (24,5 persen). Sedangkan untuk daerah lain rata-rata sudah di atas 50 persen, terutama yang paling tinggi di Jakarta Pusat yaitu 61 persen. Adapun mekanisme pengiriman bansos Presiden melibatkan PT POS dan PT Pasar Tani. Kedua PT ini bertanggung jawab dalam pengiriman dari gudang ke titik drop point yang selanjutnya dibagikan ke para KPM oleh RT/RW setempat. 

Sejak 30 April 2020 untuk mempercepat proses penyaluran, di gudang Carrefour MT Haryono para TNI juga diminta membantu proses memasukkan paket bansos dari gudang ke kendaraan yang akan mengangkut ke titik drop point. Selanjutnya, dia melanjutkan pemberian bansos Presiden ini tidak hanya paket sembako seperti saat ini, tapi akan ada juga paket beras saja yang disediakan oleh Bulog. Jadi di salur pertama sembako nanti salur kedua paket beras dan yang ketiga sembako lagi, yang keempat beras lagi dan dua sisa penyaluran terakhir berupa sembako lagi. 

Diharapkan hal ini akan mempermudah proses penyediaan barang dan mempercepat bantuan diterima masyarakat. Seperti pada kunjungan sebelumnya, ditemui pula persoalan data penerima. Menko menekankan bahwa  target penyaluran bansos presiden diutamakan untuk masyarakat terdampak dan belum menerima program nasional baik mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak. 

"Kalau memang masih ada yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan karena memang dia butuh, prosedurnya bisa melapor RT/RW setempat. Dengan catatan harus melalui proses," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan penyaluran bansos presiden tersebut tepat sasaran, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 5 dan RW 6, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Diketahui penyaluran bansos daerah tersebut telah berjalan baik namun masih perlu perbaikan data untuk penyaluran bansos tahap berikutnya.

"Data akan terus kita sempurnakan. Pastikan bansos presiden ini diutamakan untuk mereka yang terdampak terlebih perhatikan untuk warga yang belum tercatat dalam DTKS,  RT/RW/Kelurahan harus pastikan betul ketepatan sasarannya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement