REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat meminta agar pemerintah menunda seluruh pembahasan RUU Ciptaker.
"Kami tetap meminta pemerintah utk menunda pembahasan seluruh RUU Omnibus Law Ciptaker karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan corona dan juga fokus mencari sembako," kata Benny kepada wartawan, Jumat (24/4).
Dirinya menegaskan bahwa Partai Demokrat masih sibuk dalam upaya penanganan Covid-19. Menurutnya sulit membahas RUU Ciptaker di tengah keadaan masyarakat menderita terkena imbas Corona.
"Kami Demokrat sungguh tidak bisa konsentrasi dalam membahas RUU ini ketika semakin banyak rakyat yang galau, lapar, resah, dan khawatir dengan masa depannya," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, RUU tersebut tidak ada kaitan langsung dengan upaya mengatasi covid. Anggota Komisi III DPR itu meminta agar Presiden jangan mau disandera dengan kepentingan yang memaksakan agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan.
"Harus berani menolak keompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya agar RUU ini segera dibahas dan disahkan apalagi dengan atas nama membuka lapangan kerja," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika