REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesadaran para pedagang di pasar tradisional Kota Solo, mengenakan alat pelindung diri (APD) masker hingga sekarang terus meningkat.
"Para pedagang di pasar tradisional Kota Solo, yang mengenakan masker hingga kini sudah sekitar 95 persen, atau terus meningkat," kata Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo , usai menghadiri acara "Tactical Floor Game" (TFG) Simulasi kontijensi konplik sosial dan Sistim Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka penangnanan penyebaran COVID-19 di Kota Solo, Rabu (22/4).
Hal tersebut, kata Rudyatmo, Pemkot Surakarta mengancam akan mencabut surat hak penempatan (SHP) bagi pedagang pasar tradisional yang tidak memakai masker di tengah pandemi COVID-19.
"Para pedagang pasar tradisional sekarang sudah mulai sadar soal protokol kesehatan dalam pencegahan pandemi COVID-19 di Solo," kata Rudyatmo.
Selain itu, Pemkot Surakarta di tengah pandemi COVID-19 di Solo, para pedagang pasar tradisional juga diberikan kompensasi dengan dibebaskan retribusi mulai Mei hingga Agustus 2020.
Petugas keamanan pasar tradisional untuk diperintahkan untuk berjaga di depan pintu masuk pasar untuk mengawasi dan memngingatkan kepada para pedagang atau pengunjung menggunakan masker.
"Kesadaran protokol kesehatan ini, harus dilaksanakan demi pencegahan virus lebih meluars lagi," kata Rudyatmo.
Rudyatmo mengatakan Solo belum perlu Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), karena kota ini, sudah menunjukkan kesadaran masyarakat mengenakan masker untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19.
Namun, masyarakat jika kedisiplinan mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, dan untuk tidak berkerumun ini, dilanggar, maka Solo bisa diperlakukan PSBB.
"Kami berharap Solo, tidak PSBB. Saya mengajak masyarakat untuk sadar disiplin protokol kesehatan itu," katanya.
Menurut dia terkonfirmasi di Solo masih barang impor semuanya atau dari pendatang untuk diisolasi. Sehingga masyarakat berupaya pengawasan warga yang dikarantina itu, perlu diperketat.
"Mereka yang datang ke Solo mau dikarantina mandiri, tetapi memang diawasi betul oleh masyarakat sekitar. Mereka tidak keluar rumah dan makannya saja dipasok," katanya.
Masyarakat paling tidak sekarang kesadarannya sudah mulai tumbuh. Solo belum perlu PSBB, karena dampaknya sangat berat terutama soal perekonomian memulihkan butuh waktu yang lama.
"Jika Solo diperlakukan PSBB yang sulit dikendalikan perekonomiannya. Masyarakat mau makan dari mana jika pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan. Jika mengandalkan anggaran dari Provinsi dan pusat akan berbeda," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika