REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yevri Sitorus menyarankan pemerintah mengkaji ulang implementasi program Kartu Prakerja. Menurutnya, sebaiknya program itu diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya bagi rakyat.
"Menurut saya, Program Kartu Prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus daring," kata Deddy di Jakarta, Senin (21/4).
Deddy menyarankan Pemerintah mengkaji ulang implementasi Program Kartu Prakerja dan distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis Covid-19, agar tidak semakin meluas.
Menurutnya, saat ini masyarakat lebih butuh dana untuk menggerakkan, menciptakan ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat. Dia menjelaskan masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Prakerja.
"Jika itu terjadi, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian," ujarnya.
Deddy khawatir, manfaat Program Kartu Prakerja tidak efektif, karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus daring bertarif jutaan rupiah. Selain itu, menurutnya, risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini, sehingga sebaiknya aplikator itu berfungsi sebagai pengelola data dan konseling bisnis.
"Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dampak ekonomi akibat krisis Covid-19 sudah dirasakan masyarakat. Dalam kondisi yang khusus ini, menurut Deddy, harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.
"Anggap saja dana Kartu Prakerja itu seperti dana bergulir, misalnya koperasi simpan pinjam jadi lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar," ujarnya lagi.
Dia menilai kalau itu bisa digunakan maka geliat ekonomi tercipta, karena uangnya tidak masuk kepada pelaku start up saja. Menurut Deddy, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi.
"Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
