Senin 20 Apr 2020 22:03 WIB

Bupati: Hotel di Tabanan Diwajibkan Terima PMI

Ini berkaitan dengan penempatan karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bupati Tabanan Ni Eka Putu Wiryastuti saat memimpin rapat melalui video teleconfrence membahas surat instruksinya kepada para pemilik hotel di Tabanan agar menerima para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam melakukan karantina di Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (20/4)
Foto: Dok. PKT
Bupati Tabanan Ni Eka Putu Wiryastuti saat memimpin rapat melalui video teleconfrence membahas surat instruksinya kepada para pemilik hotel di Tabanan agar menerima para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam melakukan karantina di Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (20/4)

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Bupati Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti mengeluarkan Instruksi Tegas terkait lokasi atau penempatan karantina bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Tabanan. Hotel dan penginapan di Tabanan kini diwajibkan menerima para pekerja migran. Jika menolak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin operasional hotel atau penginapan tersebut.

Eka berkomitmen untuk mengikuti instruksi Gubernur Bali sekaligus melindungi warganya. "Saya di sini mewakili Pemkab Tabanan berkomitmen untuk mengukuti instruksi Gubernur. Para PMI asal Tabanan tidak perlu khawatir tentang lokasi karantina, karena kami tidak segan mencabut izin operasional hotel yang menolak PMI ber-KTP Tabanan", tutur Bupati Eka melalui konferensi video pada Senin (20/4).

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Satgas COVID-19 Kabupaten Tabanan I Gede Susila, para PMI harus diperlakukan manusiawi. Dia mengimbau desa adat yang ada di Tabanan agar mengindahkan instruksi Gubernur yang sudah ditindaklanjuti oleh Instruksi Bupati Tabanan. 

"Jika ada penginapan atau hotel di wilayah Kabupaten Tabanan yang menolak kehadiran PMI, maka ijin beroperasinya akan dicabut. Tidak ada alasan untuk menolak kedatangan mereka apalagi kepulangan mereka juga sudah melewati prosedur yang sangat ketat. PMI juga manusia jadi harus diperlalukan dengan manusiawi” ujar Susila usai rapat bersama unsur Muspida, Ketua Majelis Adat dan Majelis Madya Kabupaten Tabanan.

Pemkab Tabanan terus berupaya mencari cara terbaik untuk menyikapi kepulangan PMI.  Menurut dia Desa adat dan Desa Dinas yang berkewajiban memikul bersama segala bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kehadiran para PMI harus hadir.

Bersama Satgas Gotong Royong, ia berharap tidak ada ketakuan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Apalagi, sampai ada penolakan terhadap kepulangan para PMI.

“Satgas yang dibentuk di Desa Adat maupun Desa Dinas memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memantau kondisi PMI kita, sehingga tidak ada keresahan maupun kepanikan bagi masyarakat terhadap kehadiran para PMI,” ujarnya..

Tercatat, Pemkab Tabanan telah memberikan fokus lebih pada para PMI khususnya PMI asal Tabanan. Hal ini terlihat dari dikerahkannya empat armada bus sekolah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan yang beroperasi selama 24 jam untuk menjemput para PMI asal Tabanan.

Mereka ini telah menjalani rapid test di Provinsi dan dinyatakan negatif Covid-19 untuk selanjutnya diantar ke sejumlah hotel dan penginapan di wilayah Tabanan yang telah siap untuk melakukan karantina selama 14 hari ke depan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement