REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak Covid-19 akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin program BLT berhasil.
"Tujuan pengawasan ketat itu supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi di Jakarta, Sabtu (18/4)
Dalam penerapan langkah tersebut, Budi meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa serta masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT itu. Pemda, Kades, perangkat desa hingga masyarakat diminta tak ragu dan segera melaporkan jika terdapat sejumlah kejanggalan di lapangan.
Menurutnya, program BLT untuk warga miskin atau ekonomi lemah di desa adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat akibat Covid-19 terutama dari segi ekonomi. "Ini wujud kepedulian kepada warga desa yang menderita akibat pandemi," ujarnya.
Secara umum, Covid-19 sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi sebagai bencana nasional sehingga semua pihak harus menjaga keberhasilan program BLT tersebut. "Jangan ada pihak yang memanfaatkan Covid-19 untuk kepentingan pribadi termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini," kata Budi Arie.
Budi menjelaskan bahwa program BLT dibiayai dengan APBN dengan besaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran program BLT itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang totalnya mencapai Rp72 triliun. Dengan itu, masyarakat kurang mampu di desa akan mendapatkan BLT Rp600 ribu untuk tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan yakni sejak April hingga Juni. Secara total, ada sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.
"Yang penting progam BLT desa ini harus tepat sasaran sehingga berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul," ujar dia.
Selain itu, untuk pendataan warga penerima program juga sedang dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dengan program PKH serta Bantuan Pangan Nontunai. Wamendes menegaskan mekanisme pengawasan tengah disusun untuk memastikan program BLT tepat sasaran dan efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika