Jumat 17 Apr 2020 18:44 WIB

Warga Protes Dana Bansos di Depok Disunat Rp 25 Ribu per KK

Warga mengatakan Rp 25 ribu dipotong untuk administrasi

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Gita Amanda
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19, (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa "disunat" (dipotong) saat menerima program bantuan sosial (Bansos) dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk warga terdampak pandemi corona (Covid-19) di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Warga hanya menerima uang Bansos sebesar Rp 225 ribu dari yang seharus nya sebesar Rp 250 ribu per Kepala Keluarga (KK). "Saya menerima langsung uangnya dari Pak RT sebanyak Rp 225 ribu. Katanya yang Rp 25 ribu untuk administrasi," ujar Munawaroh salah satu warga RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranan Mas, yang berpropesi sebagai pedagang sayur dan tercatat dalam daftar penerima manfaat Bansos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (17/4).

Baca Juga

Mumun merasa keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena semua warga yang mendapat Bansos dipotong Ketua RT. "Saya merasa keberatan dengan pemotongan ini," ucapnya

Seorang warga lainnya, Marwadi yang juga hanya menerima uang sebasar Rp 225 ribu dari Ketua RT juga merasa keberatan. "Waktu itu saya nggak ada dirumah dan uangnya diserahkan kepada anak saya, dan kata anak saya jumlah uang yang diberikan oleh Pak RT sebesar Rp 225 ribu, dan kata Pak RT kepada anak saya yang dua Rp 25 ribu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat jatah bansos," jelasnya.

Juru Bicara (Jubir) Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Depok, Dadang Wihana, berjanji akan mengusut pemotongan uang bansos tersebut. "Kami segera cari tahu dan komunikasi dengan lurah dan camat setempat," tegasnya.

Menurut Dadang, pihak akan melakukan investigasi kebenaran informasi tersebut. "Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui kecamatan dan kelurahan, kami berharap Satgas Kampung Siaga Covid-19 dapat turut serta mengawasi pendistribusian bantuan sosial tersebut," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement